BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Bappeda Tuding Rp 10,2 Miliar Anggaran Sekolah Ibu, Usulan Dari Kecamatan

0 65

 

BogorOne.com | Kota Bogor – Kegiatan sekolah ibu yang dalam rancangan tahun 2019 menelan anggaran Rp 10,2 miliar terus menuai sorotan dari berbagai kalangan, salah satunya dari DPRD Kota Bogor. Sekolah ibu merupakan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan (Sosbudpem) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rudiyana mengatakan bahwa program Sekolah Ibu tercetus atas kolaborasi Pemkot Bogor dan PKK.

“Ya, hal itu atas dasar kesuksesan Sekolah Ibu di tiga kelurahan. Dan terbukti dapat menekan angka perceraian,” ucapnya.

Selain itu, program tersebut juga sudah sesuai dengan enam skala prioritas yang ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tengang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD).

Kata dia, pemkot menunjuk kecamatan dan kelurahan sebagai pengguna anggaran lantaran hal itu terdapat dalam PP 17 Tahun 2018 tentang kecamatan.

“Selama ini, lurah dan camat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi. Nah, Sekolah Ibu ini adalah upaya mensosialisasikan program pemerintah. Anggaran program itu juga takkan menambah kegiatan baru di kecamatan serta kelurahan,” katanya.

Rudi menuturkan, program Sekolah Ibu di 2018 hanya akan melahirkan dua angkatan dengan biaya sebesar Rp20 juta perkelurahan per angkatan.

“Itu sudah termasuk honor instruktur sebesar Rp100 ribu perjam, sekali pertemuan ada dua jam. Sebulan ada empat pertemuan. Sedangkan uang saku kepada peserta hanya Rp15 ribu untuk transport, perpertemuan, serta snack seharga Rp10 ribu perorangnya,” jelasnya.

Sementara untuk 2019, sambung Rudi, pemerintah melalui usulan dari kecamatan akan menganggarkan Rp120 juta per kelurahan.

“Ada 68 kelurahan, satu kelurahan diberi Rp120 juta. Awalnya akan diberi Rp150 juta lantaran akan ada empat angkatan di 2019. Satu angkatan Sekolah Ibu akan ada 20 kali pertemuan,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata dia, rincian anggaran di 2019 tidak jauh berubah, hanya ada penambahan Rp15 juta per kelurahan untuk pembelian alat tulis kantor (atk) dan biaya snack ditambah menjadi Rp20 ribu dari sebelumnya Rp10 ribu untuk satu orang.

“Kalau untuk honor instruktur tetap sama Rp100 ribu perjam, dan uang saku peserta juga masih Rp15 ribu pertemuan,” katanya.

Sementara Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp10,2 miliar untuk program tersebut sudah terdapat di KUA PPAS. Namun, hal itu belum tentu disetujui dewan.

“DPRD belum tentu menyetujui anggaran untuk program Sekolah Ibu itu. Saat ini pengajuan anggarannya masih di bahas,” Kata Politisi PPP, Selasa (31/07/18).

Menurutnya, pembahasan pengajuan anggaran akan dikaji atau dievaluasi efektifitasnya lantaran dana yang diajukan nominalnya sangat fantastis. Selain anggaran tersebut berada di kecamatan dan kelurahan.

“Tentunya dengan besarnya anggaran untuk program Sekolah Ibu itu, maka harus ada kajian atau evaluasi. Semuanya masih dalam pembahasan, disetujui atau tidaknya anggaran tersebut oleh DPRD,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD, Atty Somaddikarya menilai bahwa camat ridak memiliki hak mengajukan program selain yang merupakan urusan pemerintahan. “Kalau camat jadi pengguna anggaran (PA) hanya untuk kecamatan saja,” katanya.

Atty menegaskan, di dalam PP 17 Tahun 2018 pasal 10 disebutkan bahwa tugas camat dalam pemberdayaan hanya sebatas mengkoordinasikan saja. “Tugas camat dalam PP itu tidak menyelenggarakan urusan sosial, pembangunan, atau kemasyarakatan. Dalam hal ini tidak punya wewenang mengolah dan menjadi PA,” tegasnya. (As)

Komentar
Loading...