BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Benahi Sistem Pengelolaan Air Bersih, Sentul City Disuport Kementerian Setneg dan PUPR

0 106

BogorOne | Kota Bogor – Kementerian PUPR dan Kementerian Setneg merespon positif langkah managemen PT Sentul City Tbk yang memperbaiki sistem pengelolaan air untuk mengoptimalkan penyediaan air layak minum bagi warga masyarakat.

Sebagai bentuk dukungannya, kedua kementerian tersebut mendorong pihak sentul agar
segera melakukan langkah-langkah teknis yang lebih konkret.

“Saat ini jumlah warga yang tinggal di perumahan Sentul City semakin banyak. Akibatnya, produksi air yang dikelola secara kerjasama dengan PDAM Tirta Kahuripan, sudah kurang memadai dan warga sudah mulai complain,’’ kata juru bicara PT Sentul City Tbk Alfian Mujani kepada media, Jumat (23/03/18)

Seperti diketahui, belum lama ini manajemen PT Sentul City Tbk memang dipanggil ke Kementerian Sekneg di Jalan Veteran Jakarta Pusat.

Pemanggilan itu terkait dengan surat yang dikirimkan PT Sentul City Tbk kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beberapa waktu lalu.

“Sentul Sity minta perlindungan hukum kepada Kementerian PUPR terkait dengan penggunaan air baku dari hulu sungai Ciliwung. Nah, surat ini ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, memang,” ujarnya.

Karena surat tersebut ditembuskan kepada Presiden RI kata dia, maka wajar saja kalau Kementerian Setneg meresponnya dengan cara mengundang pihak PT Sentul City Tbk dan Kementerian PUPR.

Masih kata dia, pihaknya merasa perlu meminta perlindungan hukum terkait masalah pengelolaan air bersih, karena mendapat surat penghentian dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC), perihal Klarifikasi Rekomendasi Penggunaan Sumber Daya Air Sebagai Materi di Sungai Cibimbin atas Sertifikat Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA) yang telah dimiliki oleh PT Sentul City, Tbk sejak tahun 2012.

Dalam suratnya BWSCC menyatakan bahwa surat klarifikasi (pencabutan izin) diterbitkan karena adanya pengaduan sepihak dari sekelompok warga di Sentul City.

Dan menurutnya, pengaduan warga yang tidak berdasarkan hukum itu sudah dibantah oleh PT Sentul City  Tbk. Sebagai dampak dari surat BWSCC ini, menimbulkan keraguan pada pihak yang bekerjasama dengan PT Sentul City dalam hal pengadaan air bersih.

“PDAM Tirta Kahuripan, misalnya, menjadi ragu-ragu untuk melanjutkan kerjasama pengelolaan air bersih karena aturan yang belum jelas. Dampaknya, suplay air bersih berkurang dan beberapa kali terjadi krisis air di perumahan warga,” jelas Alfian.

Jadi, lanjutnya, tidak ada yang aneh jika PT Sentul City Tbk kemudian mendapatkan perhatian dari Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia atas surat permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tersebut.

“Sebagai bagian dari warga masyarakat, PT Sentul City tentunya berhak juga mendapat perlindungan hukum,’’ tegasnya.

Ia melanjutkan, pengelolaan air bersih oleh PT Sentul City Tbk ini dijalankan berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Minum (Izin SPAM) kepada PT Sentul City, Tbk.

Namun ijin Bupati Bogor tersebut diupayakan batal oleh Komite Warga Sentul City melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN Bandung). Namun keputusan tersebut belum memiliki putusan hukum yang tetap karena masih dalam proses banding.

“Jadi, putusan PTUN Bandung yang membatalkan Izin SPAM belum berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sehingga belum dapat dilaksanakan,” tuturnya.

Berdasarkan Permen PURP Nomor: 25/PRT/M/2016 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Hukum, PT Sentul City, Tbk sebagai Badan Hukum yang bergerak di bidang perumahan dan kawasan pemukiman berhak mendapatkan Izin SPAM.

Tarif air yang saat ini berlaku bagi pelanggan air dan penghuni di kawasan Sentul City adalah berdasarkan Keputusan Bupati Bogor. “Kami selalu mengikuti keputusan pemerintah daerah tersebut,” tandasnya.

Komentar
Loading...