BogorOne
Akurat dan Terpercaya

CBA : Ada Penyimpangam Dalam Pembebasam Lahan R3

0 33

BogorOne.com | Kota Bogor – Centre for Budget Analysis (CBA) menilai dalam pengadaan pembebasan lahan pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3) di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, kembali mendapat sorotan terjadi penyimpagan.

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa pembebasan  lahan R3 amburadul dan diduga terdapat penyimpangan. Pasalnya, beberapa bidang tanah yang terkena dampak pembebasan teridentifikasi merupakan tanah milik eks PT Graha Pakuan Permai (PT GPP) yang telah diserahkam kelada Bank Aspac.

“Namun bidang tanah tersebut belum bersertifikat. Ketika itu, Direktur Pengelola Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN hanya menguasai dokumen berupa akta penyerahan dan pemindahan hak dari PT GPP ke Bank Aspac nomor 79 dan 87 tetanggal 18 Desember 1998,” kata Uchok melalui keterangan tertulisnya, Kamis (06/09/18).

Menurut dia, sesuai dokumen tersebut, diketahui bahwa tanah yang telah dilepaskan haknya oleh PT GPP kepada Bank Aspac seluas 26.626 meterpersegi, yang terdiri dari 20 surat pernyataan pelepasan hak (SPPH).

“Selain itu, ada laham seluas 11.615 meterpersegi yang terdiri dari enam SPPH. Sedangkan aset negara milil Direktur Pengelola Kekayaan Negafa dan Sistem Informasi yang terkena dampak R3 ada sembilan SPPH,” jelasnya.

Namun, kata Uchok, yang menjadi kejanggalan adalah adanya surat revisi permohonan P2T nomor 283/P2T/III/2013 tertanggal 19 Desember 2013 terkait pembebasan  lahan seluas 15.807 meterpersegi.

Tetapi pada kenyataannya menjadi 15.847 meterpersegi, yang terdiri dari 8.195 meterpersegi untuk Jalan R3 dan 7.652 meterpersegi untuk kantor kelurahan serta gedung puskesmas juga jalur hijau.

“Tapi dalam Surat Direktur pengelola Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Indra Surya kepada Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat  bahwa lahan negara yang terkena jalan R3 hanya seluas 15.080 meterpersegi. Artinya ada kelebihan luas tanah sebesar 767 meterpersegi yang benar janggal dan aneh,” ungkapnya.

Atas dasar itu, CBA mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor untuk segera menyelidili amburadulnya pengadaan laham R3, dan memanggil tim P2T.

“Tim P2T saat itu adalah Ade Sarip Hidayat yang ketika itu menjabat Asisten Tata Praja, Andi Tentri Abeng (Kepala Kantor Pertanahan Bogor), drh Herlien Kresnaningrun (Kepala Dinas Pertanian), Dody Ahdiat (Kepala Bagian Tata Pemerintahan), Indra M Rusli (Kepala DCKTR), Rakhmawati (Camat Bogor Timur, dan Ida Priatna (Kabag Hukum),” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Widiyanto Nugroho enggan berbicara banyak terkait hal tersebut. “Belum ada yang bisa dikomentari,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi meminta aparat terkait menelusuri terbitnya girik  serta sertifikat di atas lahan milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang terdampak pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3).

Menurut dia, persoalan itu harus digali dari dasar, telusuri semua proses awalnya, mengapa bisa terbit girik hingga menjadi sertifikat atas nama perorangan.

“Harus ditelusuri, kenapa keluar girik. Surat itu kan produk BPN dulu dan sekarang sudah tidak ada, kalau PPAT bisa membuat AJB karena dasarnya ada girik,” Ahmad Aswandi, Rabu (05/09/18).

Kata dia, terkait hal itu, kemungkinan ada keterlibatan aparatur wilayah lantaran mereka yang mengeluarkan surat tidak sengketa. Atas dasar itu, aparat berwenang mesti memanggil semua yang dianggap mengetahui hal itu.

“Pasti awalnya keluar surat tidak sengketa yang dikeluarkan pihak kelurahan, jadi harus hadir semua yang terlibat,” ucapnya. (As)

Komentar
Loading...