BogorOne
Akurat dan Terpercaya

CBA Desak Kejari Selidiki Kejanggalan Ruislag R3

0 24

BogorOne.com | Kota Bogor  – Proses ruislag lahan milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan pemilik lahan yang digunakan untuk pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3) oleh Pemkot Bogor yang hingga saat ini belum selesai menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Belum selesainya proses ruislag tersebut dinilai ada kejanggalan dalam status lahan yang diduga telah diperjual belikan.

Center For Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor untuk melakukan penyidikan atas hilangnya aset negara berupa tanah untuk pembebasan pembangunan jalan Regional Ring Road (R3) di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor tersebut.

Direktur CBA Uchok Sky Khadafi menaruh curiga, kalau surat Direktur Pengelola Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Indra Surya, tertanggal 28 oktober 2016 dengan nomor. S-2092/KN.5/2016 kepada Sekretaris Daerah Kota Bogor H. Ade Syarip Hidayat mengenai aset milik Ditjen Kekayaan yang terkena R3 tersebut akan dicuekin (diabaikan-red) oleh pihak Pemerintah Kota Bogor.

“Dalam pengadaan tanah atau pembebasan tanah untuk jalan R3 tersebut, ada beberapa indikasi modus seperti tanah negara diklaim milik pribadi seseorang, lalu dijual lagi kepada pemerintah,” ujar Uchok, Selasa (04/09/18).

Menurutnya, dalam pembebasan lahan bukan atas hak milik negara. Tetapi tiba tiba saja “Bim Salabim” aset negara tersebut sudah menjadi milik perorangan. Hal ini menurut Uchok bisa dilihat dari terbitnya Girik persil 70 dan Kohir nomor C.424/2873 atas nama insial CH. Dan CH pun sudah menjualnya kepada insial CA dengan akta jual beli No.140/2009 yang disyahkan oleh para pejabat Kota Bogor.

“CA terindikasi sudah menjual kepada Pemda Kota Bogor untuk keperluan Jalan R3. Hal ini dilihat dari Appraisal KJPP Teguh Hermawan Yusuf dan Rekan, serta bisa dilihat dari peta bidang tanah nomor 1299 dengan 3 petugas ukur,” jelasnya.

Tidak hanya itu, CBA melihat adanya tanah milik negara yang menjadi fasilitas umum (fasum) yang telah diserahkan kepada pemerintah Kota Bogor kemudian di beli kembali untuk pembangunan jalan R3.

“Ya, ada juga lahan fasilitas umum yang notabenenya milik negara yang diserahkan kepada pihak pemda Kota Bogor, lalu dibeli lagi,” katanya.

Dari data tersebut CBA menilai adanya aset negara yang hilang dan perlu dipertanyakan kejelasannya. Sehingga ia minta pihak Kejari Kota Bogor tidak tinggal diam dan melakukan penyidikan atas hilangnya aset milik Ditjen Kekayaan tersebut.

Sementara Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, mengenai lahan DJKN tersebut dulu hamparannya masih utuh belum ada jalan dan fasilitas umum lainya. Lalu dibebaskan oleh Pemkot Bogor melalui Bina Marga jaman bendahara pembebasannya almarhum Asep Hikmat, P2T nya sekda dan terlibat juga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Setelah itu lahan DJKN tersebut ada yang terpakai oleh kelurahan, jalan, puskesmas, pertanian termasuk direncanakan untuk kepentingan ruislag terhadap lahan keluarga yang terpakai untuk jalan.
Maka lahan tersebut di konsinyasi ke Pengadilan Negeri (PN) sekitar Rp 8 miliar.

Namun lanjut Sekda, beberapa waktu lalu DJKN minta difasilitasi karena baru mamahami disitu ada sebagian lahan yang berpindah tangan ke perorangan dan bersertifikat hak milik. Disinyalir ada ada yang menenjual dan dibeli oleh pemda.

“Kalau pemda, karena itu akan dibangun jalan maka harus dibayar dibebaskan, pokoknya ketika diverifikasi oleh BPN dan dinyatakan clear maka pemda lewat Bina Marga membayarlah lahan itu,” ujar Sekda.

Bahkan sekarang DJKN merasa terbantub oleh pemda, karena berhasil menemukan alas hak seluruh lahannya termasuk yang saat ini sudah berpindah tangan.

“Setelah diteliti ternyata tidak sesuai, saat diukur ulang ternyata sebagian lahan sudah terjual, lalu minta difasilitasi diketemukan dengan BPN. Tapi menurut informasi sipemilik sertifikat bersedia mengembalikan,” tuturnya.

Sekda mengaku, dalam waktu dekat akan kembali memanggil pihak-pihak yang terlibat termasuk BPN untuk memastikan apakah pengembalian lahan itu sudah dilaksanakan atau belum.

“Kalau dengan DJKN tidak masalah justru malah DJKN merasa terbantu oleh pemda dan yang bersangkutan akan mengembalikan ke kas daerah,” ujarnya.

Disinggung soal ada surat DJKN 2016 yang terkesan dicuekan, setelah ditelusuri suratnya sudah sirespon. Dan Ia mengaku saat pemda justru sedang intens dengan DJKN.

“Foto copy alas haknya sudah ditemukan kelurahan, lalu aslinya diserahka oleh BPN ke DJKN, jadi mereka merasa terfasilitasi. Sebab selama ini tidak bisa mengambil uang konsinyasi di pengadilan karena alas haknya tidak jelas,” beber Sekda.

Namun saat ditanya proses  pemindahan tangan lahan itu ada keterlibatan pihak pemerintah,  Sekda mengaku tahu soal AJB dan proses pembeliannya ke siapa dengan alasan dulu kondisi lahannya berbentuk hamparan. “Yang pasti saya bersyukur karena alas hak DJKN nya sudah ditemukan dan berharap segera ada solusinya,” tandas Ade. (As)

Komentar
Loading...