BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Dinilai Buang-buang Anggaran, Fraksi Golkar : Sekolah Ibu Bisa Jalan Tanpa APBD

0 58

 

BogorOne.com | Kota Bogor – Pengajuan anggaran untuk Sekolah Ibu sebesar Rp 10,2 Miliar oleh Pemkot Bogor ke DPRD yang menjadi polemik terus menuai sorotan, mulai nilai anggaran fantastis hingga pola dan mekanisme pembelajaran yang dilaksanakan.

Sorotan kini muncul dari para wakil rakyat Eka Wardana salah satunya. Politisi Golkar itu menilai, secara pribadi ia menilai bagus, namun jika dari segi anggaran dan pola pelaksanaan belajar ia mengaku kurang setuju.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Bogor itu mengatakan, secara pribadi ia menilai bagus untuk penguatan keluarga karena memang harus dimulai dari seorang ibu. Hanya mungkin perlu disosialisasikan dan langkah awal dalam memberikan pemahaman, karena semua kegiatan akan berdampak terhadap anggaran.

“Saya pikir itu sudah disepakati, namum saya tidak di berada di badan anggaran (banggar) dan Komisi 4 yang notabennya memang berwenang membahas soal itu,” kata Eka, Selasa (7/8/18).

Mengenai kontek Sekolah Ibu lanjut Eka, dirinya Menyambut baik tetapi dengan beberapa catatan diantaranya semua stake holder harus di libatkan dan semua orang yang berkepwntingan dilibatkan utuh, supaya paham tentang apa yang menjadi urgensi dan kebutuhan itu.

“Saya sering bertatap muka langsung dengan ibu-ibu dan para kader posyandu. Mereka lebih menyukai dilibatkan dalam sebuah kegiatan yang bersifat swadaya. Artinya ketika Pemkot Bogo melihat Sekolah Ibu sebagai sebuah kebutuhan kenapa tidak melibatkan potensi yang ada, tidak usah dibuat formal,” ujarnya.

Untuk itu ia memberikan contoh,
seperti dulu adanya Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang
bekerja efektif meski tanpa ditunjang pembiayaan yang membebani APBD.

“Kalau Sekolah Ibu dinilai sebuah kebutuhan, yu mari Pemkot dan kami di DPRD, libatkan semua potensi masyarakat tanpa menggunakan anggaran yang lebih besar dan ini pasti berjalan. Kemarin saya berdiskusi dengan peserta Sekolah Ibu, itu bagus mengajarkan bagaimana cara memperkuat ketahanan keluarga.
Sebetulnya dengan menggunakan jaringan dan konsep yang ada atau menyelipkan program tanpa harus formal terpisah dari konsep awal seperti memberikan pemahaman posyandu dan poswindu ini akan lebih terintegrasi,” paparnya.

Sebagai bagian dari masyarakat, ia mengaku hanya menyoroti dari teknis pelaksanaannya saja. Jika diberlakukan secara formal, maka sekarang aktifitas seorang ibu waktu siang saat harus beraktifitas harus meluangkan waktu.

Sehingga ia berpendapat, untuk Sekolah Ibu dilaksanakan informal saja. Untuk teknisnya, bisa kumpul di rumah salah satu warga, tidak harus dijejali ilmu dalam waktu yang formal yang menganggu waktu aktifitas mengurus keluarga.

Contoh lainnya lanjut dia, seperti dalam membuat taman kalau melibatkan warga atau menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) maka APBD bisa digunakan untuk kebutuhan lain. “Dengan begitu, jika taman itu ada yang merusak, maka rasa memiliki warga akan lebih tinggi,” pungkasnya. (As)

Komentar
Loading...