BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Direksi PD PPJ Tak Indahkan Rekom BP, Usmar : Itu Bahaya

0 4.006

BogorOne | Kota Bogor – Direksi Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) melenceng dari rekomendasi Badan Pengawas (BP) dalam menjatuhkan sanki kepada Kabag K3 PD PPJ Haikal Mahri yang melanggar etika sebagai pegawai BUMD.

Direktur Utama PD PPJ Andri Latif A.Mansjoer mengatakan rekomendasi dari BP telah diterima sekitar Tanggak 10-12 Maret 2018 saat dirinya pulang dari umroh dan ia mengaku rekom tersenut sudah di sikapi sesuai dengan aturan.

Namun faktanya dalam memberi sanksi pihaknya mengacu pada aturan yang dimilikinya dan bukan pada rekomendasi Badan Pengewas yakni diberhentikan.

“Rekom memang minta di berhentikan tetapi secara aturan tidak bisa semudah itu, karena tidak ada aturan kepegawaian yang di langgar,” kata Andri di Pasar Kebon Kembang, Senin (02/04/18).

Menurut dia, sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan adalah surat peringatan (sp) karena sudah melakukan pelanggaran etika dan jabatannya dipindahkan dari Kabag K3 menjadi Satuan Pengawas Internal (SPI).

Masih kata dia, secara jenjang jabatan tidak ada penurunan tapi hanya pindah, tetapi kewenangan dia berada dilapangan tidak ada.

Dalam mengambil keputusan itu sambung Dirut PD PPJ, dirinya sudah cek kepegawaian, cek aturan semua. Sehingga langkah yang diambil sudah sesuai aturan kepegawaian PD PPJ meski rekom BP minta diberhentikan.

“Kita sesuai aturan kepegawai kita, kalau tidak tidak sesuai aturan dan melanggar malah kita digugat balik, jadi semua itu harus dilakukan sesuai aturan dan rekomendasi tetap di perhatikan,” ujarnya.

Diakuinya dalam rekomendasi BP, ada dua poin, satu minta Kabag K3 Haikal Mahri diberhentikan dan kedua minta segala aktifitas di pasar TU diberhentikan. “Itu sudah kita lakuakan,” jelasnya.

Namun saat disinggung, apakah dengan dipindahkan jabatan yang bersangkutan masih mendapat tunjangan yang sama, ia mengaku kurang tahu. “Wah kalau detil masalah tunjangannya saya kurang tahu,” tandasnya.

Sementara menanggapi keputusan Direksi PD PPJ, Plt Walikota Bogor Usmar Hariman berpendapat itu berbahaya. Dan ia mengaku hingga saat ini belum menerima laporan dari Badan Pengawas.

“Kalau rekom BP tidak diindahkan Direksi bisa bahaya, nanti usulan-usulan bisnis plant dan usulan lainnya tidak direkomendasi bahaya juga,” kata Usmar.

Usmar melanjutkan, Direksi itu kepanjangan tangan kepala daerah, jadi apapun rekom BP harus dilakukan. Masih kata dia, konsekuensi logisnya panjang kalau Direksi tidak mengindahkan rekom BP.

Tapi dalam persoalan tersebut, Usmar percayakan kepada mekanisme komunikasi antara BP dan Direksi.

“Bahwa sekarang tida diberhentikan saya sudah minta laporan dari BP dan mereka akan memanggil Direksi untuk mempertanyakan alasan Direksi tidak melaksanakan apa yang rekomendasi. Kita tunggu saja nanti juga akan terbongkar, alasannya apa Direksi mengambil keputusan diluar kontek rekomendasi BP,” pungkas Usmar

Komentar
Loading...