BogorOne
Akurat dan Terpercaya

DPRD Kabupaten Bangka Berguru Mengelola Keuangan Pasar ke PD PPJ

0 70

BogorOne | Kota Bogor – PD Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor menerima kunjungan kerja dari Komisi II DPRD Kabupaten Bangka, Selasa (27/03/18).

Delapan peserta kunjungan kerja tersebut diterima Direksi PD PPJ beserta jajarannya di Ruang Rapat Utama Kantor Pusat PD PPJ, Jalan Siliwangi, Sukasari, Kota Bogor.

Proses pembentukan perusahaan plat merah di kota hujan itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Direktur Umum PD PPJ Deni Harumantaka menjelaskan bahwa pembentukan sebuah Perusahaan Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah, di Kota Bogor sendiri mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya.

Selain itu juga bedasarkan Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

Sementara pembahasan lainnya adalah mengenai bagaimana proses besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan koordinasi dengan Walikota Bogor sebagai pemilik Perusahaan Daerah.

Mereka sambung Deni, juga menanyakan soal bagaimana pembiayaan (konsep) revitalisasi pasar di PD PPJ, serta bagaimana mekanisme fungsi pasar sebagai stabilisator harga dan pasokan.

Deni melanjutkan untuk besaran PAD ditetapkan Walikota setelah diajukan RKA oleh PD PPJ.

Masih kata Deni, untuk penetapan dan penggunaan laba bersih mengacu pada aturan, bahwa bagian laba untuk pemerintah daerah sebesar 55 persen, cadangan umum sebesar 10 persen..

“Cadangan tujuan sebesar 15 persen, dana sosial, pendidikan dan tunjangan hari tua sebesar 10 persen serta jasa produksi sebesar 10 persen,” kata Deni.

Sementara koordinasi antara PD PPJ dengan Walikota kata dia, ada yang langsung dan ada yang melalui Badan Pengawas (BP) sebagai perwakilan Walikota yang melekat pada perusahaan.

“Dalam konsep revitalisasi pasar pembiayaannya yaitu dengan menyelenggarakan konsep beauty contest, jika memungkinkan artinya tersedia dana APBD maka dibiayai dari dana APBD, tetapi jika tidak maka menggunakan dana investor/pihak ketiga,” ujarnya.

Sementara untuk dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), hanya digunakan untuk peningkatan asset, sistemnya bertahap digunakan untuk investasi seperti revitalisasi, pembelian lahan, pembangunan pasar, dan tentunya tidak untuk operasional harian dan dikembalikan berupa PAD nantinya.

“Karena tidak digunakan untuk operasional dan investasi, jadi hasil investasi ada pendapatan, dari pendapatan ada laba, laba tersebut 55 persen yg di serahkan ke Pemda,” jelasnya.

Sementara Direktur Operasional PD PPJ Syuhairi menjelaskan soal mekanisme fungsi pasar sebagai stabilisator harga dan pasokan.

“Tugak PD PPJ juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pedagang, sidak pasar, operasi pasar, yang kesemuanya bekerjasama dengan instansi terkait,” ujar Syuhairi.

Ia berharap dengan adanya pertukaran informasi antar instansi, maka diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap masyarakat.

Selain itu lanjut Syuhairi dengan terjalinnya tali silaturahmi dapat mempermudah kerjasama antar instansi.

“Kami berharap dengan adanya kunjungan kerja ini, peserta kunker mendapatkan masukan yang berguna atas kunjungan ini terkait pengelolaan pasar,” pungkasnya.

Komentar
Loading...