BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Gruduk DPRD dan Balaikota, BEM Suarakan Kegagalan Pemerintahan Bima – Usmar

0 43

 

BogorOne | Kota Bogor – Pukuhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Bogor melakukan aksi di depan Balaikota dan DPRD Bogor, Rabu (02/05/18).

Mereka turun untuk menyerukan kritinya atas berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di Kota Bogor, salah satunya tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2016.

Mereka menilai, dari enam skala prioritas di LKPJ 2016 banyak rogran yang belum terealisasi, mulai proyek Jalan R3 dan Mesjid Agung yang mangkrak.

“Tujuan kita hari ini adalah momentum LKPJ yang dimana tiga tahun bahkan di tahun pertama kepemimpinan Walikota Bima Arya bekerja ketika kita mahasiswa masuk kedalam momentum LKPJ, kita hanya punya hak mendengar tidak berbicara” ucap kordinator BEM se-Bogor Raya Fatarizky Muhammad.

Bahkan sambung dia, pihaknya telah menyiapkan sebuah surat kontrak yang berisi rekomendasi dari mahasiswa terkait penyelesaian masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintahan Bima Arya dan Usmar Hariman untuk ditandatangani oleh DPRD.

Tujuannya, agar siapapun Walikota selanjutnya yang terpilih dapat memprioritaskan permasalahan tersebut.

Ia menilai, Walikota yang sekarang hanya menekankan invetaris-inventaris yang ada khususnya diwilayah Kebun Raya dan sekitarnya.

“Padahal Bogor itu luas, tapi kenapa pembangunan yang terjadi hanya di pusat kota saja, seharusnya merata disemua wilayah,” tanyanya.

Mereka berharap disisa masa jabatan yang ada, pemerintah Kota Bogor bisa menyelesaikan enam skala prioritas yang ada didalam surat rekomendasi Aliansi BEM se-Kota Bogor.

“Kami ingin membacakan rekomendasi ini, karena mahasiswa memiliki hak bicara, bukan hanya mendengar saja,” harapnya.

Ia juga menjelaskan, dalam LKPJ tahun 2016 banyak catatan catatan strategis yang hingga saat ini belum diselesaikan.

“Kepemimpinam Bima Arya cenderung mengabaikan hak hak dasar masyarakat Kota Bogor. Kota layak anak misalnya, tetapi kenyataannya banyak exploitasi anak dan peristiwa kasus yang melibatkan anak anak menjadi korban,” kritiknya.

Selain itu, mereka juga menilai Pemkot Bogor juga telah mengobral perijinan, hal itu terbukti selama Bima Arya memimpin, banyak bangunan pencakar langit di Kota Bogor, sehingga mengurangi keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bogor.

Tak hanya itu, sengkarut permasalahan perijinan dan bangunan bisnis komersial bermasalah juga banyak terjadi. Mereka menduga banyaknya kongkalikong antara pengembang atau pengusaha dengan rezim berkuasa saat ini.

“Termasuk soal proyek, untuk memuluskan sejumlah proyek besar di Kota Bogor diduga telah terjadi permainan,” tegas Fatarizky.

Komentar
Loading...