BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Juklak Juknis Tak Jelas, DPRD Minta Pemkot Ekapose Sekolah Ibu

0 23

 

BogorOne.com | Kota Bogor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai Sekolah Ibu belum memiliki payung hukum yang jelas, sehingga wakil rakyat meminta Pemerintah Kota Bogor melakukan ekspos terkait Sekolah Ibu secara detail dan transparan.

Sementara pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor mengklaim payung sekolah ibu sudah kokoh sehingga untuk membuatnya lebih kokoh segera dibuat Peraturan Wali Kota (Perwali) khusus Sekolah Ibu.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi mengatakan, aturan Sekolah Ibu masih bersifat umum, belum spesifik mengatur atau tidak ada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis)nya.

Sehingga lanjut Politisi PPP itu, sampai saat ini DPRD Kota Bogor masih kebingungan perihal Sekolah Ibu ini.

“Harusnya dibuat dahulu payung hukumnya, sehingga dalam menganggarkannya DPRD Kota Bogor bisa melihat seperti apa Sekolah Ibu itu,” ungkap Kiwong sapaan akrabnya Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor itu.

Ahmad melanjutkan, aturan sekolah Ibu bisa nyantol di beberapa peraturan dan yamg diklaim paling pas aturannya adalah Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 36 tahun 2018 Seri E nomor 20 tentang pelimpahan sebagian kewenangan wali kota kepada camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

“Tetapi itukan global, harusnya kan yang lex specialis aturannya. Secara tujuan kontek subtansi kegiatan kami setuju tetapi kan harus ada relnya Sekolah Ibu ini. Kalaupun ada dan dibuat harus ekspose secara detail dan transparan dahulu ke kami,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Sosbudpem pada Bappeda Kota Bogor Rudiyana mengatakan, secara umum Sekolah Ibu dasar hukum yang digunakan adalah Perwali nomor 77 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 37 Seri D).

“Perwali nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor. Perwali nomor 48 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Kota Bogor,” ungkapnya.

Rudiyana melanjutkan, Sekolah ibu ini adalah program pemberdayaan perempuan, merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. pembiayaan yang bersumber dari APBD bersifat stimulan, artinya dalam pelaksanaannya juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat.

“Kemarin kami bahas Perwali tentang Juklak dan Juknis Sekolah Ibu yang belum diatur dalam aturan diatas. Sekolah ibu itu suatu cara humanis pemkot dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat harmonis, sehat, lingkungan bersih, derajat pendidikan lebih baik dan kesejahteraan yang meningkat dimulai dari keluarga, dimana ibu memegang peran dominan,” jelasnya.

Rudi membeberkan, Perwali yang dirancang saat ini oleh pihaknya tentu akan memperkuat ketentuan sebelumnya serta pelaksaan sekolah ibu saat ini dan kedepannya.

“Kami juga bekerjasama dengan IPB tapi kapasitasnya bukan sebagai tenaga ahli, untuk konsultasi saja,” pungkas Rudi. (As)

Komentar
Loading...