BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Kecewa Soal Pembuatan Domisili, Ratusan Ibu-ibu Ontrok Lurah Kebon Kalapa

0 103

BogorOne | Kota Bogor – Puluhan ibu – ibu menggeruduk Kantor Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah, Senin (26/02/18) siang.

Hal itu merupakan buntut kekesalan mereka lantaran lurah dinilai mempersulit pembuatan surat keterangan domisili untuk pencairan dana bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Lurah nggak mau tanda tangan, dan harus dipending. Padahal pencairan RTLH dibutuhkan surat keterangan domisili yang ditandatangani dia,” kata Sri Purwanti, salah seorang warga RW 06 Kampung Kebon Kopi, Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah.

Ironisnya lagi, alasan sang lurah tak mau mendatangani keterangan surat domisili karena perintah dari Camat. “Lurah bilang itu bahaya dan bisa dilaporin. Ibu mau dilaporin?, kata dia begitu,” ujarnya.

Sri menegaskan, padahal surat keterangan domisili atas nama Aas, Rosmina, Dede, dan Vina sangat dibutuhkan untuk pencairan dana bantuan RTLH.

“Lihat saja rumahnya sekarang masih dalam keadaan rusak. Kalau tak percaya bisa dikroscek langsung,” ungkapnya.

Menanggapi kejadian itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya mengaku kesal atas sikap lurah tersebut.

Pasalnya, Sri yang merupakan kadernya mengangis dan mengadu kepadanya perihal itu. “Saya bingung kenapa ada ancaman mau dilaporkan segala. Memangnya kader saya salah apa mau dipidana?. Intimidasi – intimidasi seperti itu harusnya tidak dilakukan,” katanya.

Atty menyatakan bahwa lima warga RW 6 Kampung Kebon Kopi memang sudah terdata dalam daftar penerima bantuan.

“Mereka kan terdaftar dalam penerima bantuan. Karena sebelumnya sudah disurvei dan diverifikasi. Harusnya jangan dipersulit,” ungkapnya.

Masih kata Pokitisi PDI P itu, bahwa sejatinya bantuan RTLH itu berasal dari APBD yang notabenenya merupakan uang rakyat.

“Jadi tidak ada hak lurah mempersulit, kan bukan pakai uang dia. Tapi uang rakyat dan harus kembali ke rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Atty juga mempertanyakan mengapa pencairan RTLH dilakukan besar – besaran di tahun politik.

“Ada apa ini samapi begini. Lantas mengapa ada instruksi mempersulit pembuatan surat keterangan domisili,” ucapnya.

Komentar
Loading...