BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Kembali Aksi, Garuda KPP RI Desak Bupati Pecat Dirut Sayaga Wisata

0 103

BogorOne | Kota Bogor – Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia (Garuda KPP RI) kembali geruduk kantor BUMD Sayaga, Selasa (17/04/18).

Dalam aksinya mereka mendesak Bupati Bogor Nurhayanti segera mencopot Direktur Utama (Dirut) PT Sayaga Wisata Supriyadi Jufri.

Dalam orasinya, Kordinator Aksi Irwan Muhajirin mengatakan, direksi tidak mampu mengembangkan bisnis dalam memimpin BUMD Sayaga Wisata, sehingga dinilai hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

Karena sambung dia, diusia ke 4 tahun dengan diberi PMP senilai 79 miliar yang notabenenya uang rakyat, hingga saat ini PT Sayaga Wisata belum mampu mendapat keuntungan dan menyumbang PAD terhadap Pemkab Bogor.

Selain itu ia juga menyatakan, bahwa PT Sayaga Wisata merupakan inisiator pembangunan hotel bintang tiga plus. Namun lanjut dia, hingga saat ini belum selesai alias mangkrak.

“Sesuai kontrak, pembangunan hotel itu ditargetkan selesai pada Agustus 2018, namun fakta dilapangan hingga saat ini masih mangkrak, kami menduga ada kejanggalan yang serius dalam proyek hotel itu,” katanya.

Dengan berbagai persoalan di tubuh Sayaga Wisata yang semakin kronis tambah dia, pihanya meminta Bupati Bogor melakukan hak preogratifnya untuk segera memecat Dirut PT Sayaga Wisata. “Kami minta Bupati bertindak, segera copot Dirut Sayaga,” tegasnya.

Selain itu pihanya juga meminta Bupati dan Sekda agar transparansi kepada rakyat terkait dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dari Pemkab Bogor ke perusahaan plat merah tersebut.

Masih kata dia, pihaknya juga meminta adanya transparansi soal Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejari dan PT Sayaga Wisata.

“Kami minta Polisi dan Kejari menyelidiki aliran dana sebesar Rp79 Milyar di Sayaga,” pintanya.

Dikonfirmasi Dirut PT Sayaga Wisata Supriyadi Jufri mengaku, dirinya sangat menghargai aspirasi temen-temen yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang dipimpinnya.

Hanya kan begini sambung dia, informasi itu harus seimbang, sebenarnya dirinya sudah meminta berkali-kali untuk audiensi dengan mereka (demonstran-red), dan dia bersedia untuk jelaskan secara detil, apa yang terjadi dengan dana PMP, bagaimana pertanggungjawabannya dan untuk apa saja.

“Yang dipertanyakan kan transparansi PMP, saya rasa sayaga sudah transparan, bahkan saking transparannya banyak sekali tim yang dimasukan dalam projek saya, dari Kejari, BPKP, tim ahli tata bangunan Kabupaten Bogor juga inspektorat. Kasar saya begini, tender aja kami serahkan ke orang lain supaya sayaga ini berjalan sesuai aturan, karena niatnya pengen transparan. Padahal hampir banyak BUMD melakukan tender sendiri,” ujarnya.

Menyikapi soal penyertaan aset berupa tanah yang dituding tanpa perda, menurutnya tudingan tersebut salah kaprah karena perdanya sudah jelas ada.

“Siapa bilang tanpa perda, karena konteknya kan begini penyertaan modal itu berupa uang sebesar Rp75 milyar, maka jika Pemda akan memberikan berupa aset maka tanah itu diperhitungkan dan telah dihitung melalui appraisal, sehingga tidak lagi memerlukan Perda,” jelasnya.

“Jadi Saya membantah bahwa terjadi tidak transparansi, gak usah begitulah, jika LSM khawatir terhadap penyelewengan, maka saya lebih khawatir lagi karena karier saya tidak hanya disini dan harus dijaga kedepan. Awalnya memang saya pikir bisnis segala yang menguntungkan ambil, tapi saya tidak karena lebih perhatikan administrasi,” tandasnya.

Komentar
Loading...