BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Kuras APBD Rp 10,2 Miliar, DPRD Kompak Tolak Anggaran Sekolah Ibu

0 67

 

BogorOne.com | Kota Bogor – Sekolah ibu yang menjadi program Pemkot Bogor melalui pemberdayaan PPK yang recananya akan menguras APBD sebesar Rp 10,2 Miliar terus menjadi polemik. Dan kini dua Pimpinan DPRD Kota Bogor.

Dengan demikian, pengajuan anggaran program Sekolah Ibu dari Pemerintah Kota Bogor ke DPRD Kota Bogor yang muncul dalam KUA PPAS 2019, akan menemui kebuntuan, karena tidak mendapat respon dukungan DPRD.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor dari Fraksi Golkar Heri Cahyono mengatakan, dalam pembahasan Badan Anggaran, DPRD Kota Bogor telah bersepakat untuk menolak dan mencoret pengajuan anggaran program Sekolah Ibu tersebut.

“Kami pimpinan DPRD sepakat menolak pengajuan anggaran untuk program Sekolah Ibu yang diajukan Pemkot Bogor,” tegas HC sapaan akrabnya Politisi Golkar itu, Selasa (7/8/18).

Alasan penolakan kata Heri, karena ia menilai bahwa angaran untuk program Sekolah Ibu itu tidak menunjukan keberpihakan untuk pembangunan kesejahteraan Kota Bogor.

“Kalau kami di DPRD lebih cenderung menyetujui anggaran anggaran berpotensi pengaruhnya terhadap kesejahteraan Kota Bogor,” ujarnya.

HC berpendapat, dana Rp10 Miliar yang diajukan untuk pembiayaan Sekolah Ibu lebih baik dialokasikan untuk penghijauan sebagai dukungan terhadap program Green City yang sudah jelaa sesuai dengan RPJMD Kota Bogor.

Untuk kepentingan masyarakat lainnya, anggaran sebesar itu juga akan lebih bermanfaat jika dibelikan mobil Ambulance untuk 68 kelurahan mengingat sampai saat ini masyarakat sangat membutuhkan.

Penggiat Gerakan Tanam Pohon (GTP) itu menilai, pengajuan anggaran program Sekolah Ibu tidak sesuai dengan tujuan kesejahteraan Kota Bogor, tetapi malah terkesan menghamburkan uang APBD Kota Bogor.

“Saya banyak mendengar aspirasi di tingkat bawah baik kader kader PKK atau Posyandu, ternyata mereka memberikan masukan agar DPRD tidak menyetujui anggaran untuk Sekolah Ibu. Kenapa, karena ibu ibu di wilayah itu menilai bahwa Sekolah Ibu tidak tepat karena dampaknya kurang signifikan untuk pembangunan Kota Bogor. Jadi Sekolah Ibu itu tidak memiliki target yang terukur, sehingga kader kader dibawah banyak yang tidak setuju, sebab banyak sekali program yang lebih tepat seharunya mendapat realisasi bantuan atau dorongan dana dari Pemkot Bogor,” bebernya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra Sopian Ali Agam, ia menegaskan bahwa dalam pembahasan KUA PPAS yang dibahas oleh DPRD, semua anggota di Badan Anggaran (Banggar) sepakat agar pengajuan anggaran Sekolah Ibu tidak disetujui.

Menurutnta, banyak factor tidak disetujuinya anggaran tersebut, salah satunya karena SKPD atau dinas terkait tidak dilibatkan, bahkan pos anggaran Rp10,2 Miliar itu nantinya di pos kan di Kecamatan dan Camat serta Lurah sebagai Pengguna Anggaran (PA). Secara aspek yuridis juga tidak jelas, kenapa SKPD terkait tidak dilibatkan.

“Ya, kami sepakat bahwa untuk anggaran Sekolah Ibu lebih baik tidak dianggarkan, kalaupun dianggarkan maka di pos kan di Dinas Pendidikan atau DPMPPA maupun DPPKB. Jadi dinas terkait harus dilibatkan sepenuhnya dan sebagai pengelola anggarannya,” ujar Sopian.

Politisi partai besutan Prabowo Subianto itu menambahkan, bahwa program Sekolah Ibu tersebut merupakan ranah pendidikan, maka pos anggarannya paling tepat harusnya di pos kan di Dinas Pendidikan.

“Bicara program pendidikan, kajian, kurikulum dan metode nya harus jelas serta terukur, sebab ini mneyangkut dunia pendidikan. Intinya Kami sepakat menolak dari pembahasan badan anggaran untuk anggaran Sekolah Ibu tersebut,” tandas Sopian. (As)

Komentar
Loading...