BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Ngotot Anggaran Sekolah Ibu, Pemkot Segera Terbitkan Perwali

0 42

 

BogorOne.com | Kota Bogor – Pemerintah Kota Bogor ngotot untuk menggolkan anggaran Sekolah Ibu 2018 sebesar Rp10,2 miliar, dengan segera mengluarkan peraturan walikota (perwali) sebagai payung hukum yang mengatur rincian kegiatan program yang digagas PKK tersebut.

Seperti dikerahui penyelenggaraan Sekolah Ibu yang berjalan 2017 telah menyerap APBD sebesar Rp 4,8 miliar. Pengajuan kegiatan itu kembali muncul di anggaran 2018 dengan angka yang fantastis yakni mencapai Rp10,2 miliar, namun alasan belum ada payung hukum yang jelas maka legalislatif mengancam akan menolak anggaran tersebut.

Informasi yang didapat saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) baru saja membahas pembuatan Peraturan Walikota (Perwali) yang lebih spesifik terkait kegiatan yang digagas oleh PKK tersebut.

Dikonfirmasi, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Bappeda, Rudiyana mengaku bahwa draft rancangan perwali sedang diharmonisasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor.

“Insya Allah minggu depan sudah finalisasi,” ujarnya kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Menurut Rudi, dalam pembahasan draft perwali melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) serta enam camat sebagai leading sektor Sekolah Ibu. “Banyak masukan dalam pembahasan draft tersebut, dan banyak hal penting dibahas,” jelasnya.

Ditempat berbeda, Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bogor Novy Hasby Munawar mengatakan bahwa pada Jum’at 24 Agustus 2018, terkait hal itu sudah dirapatkan di Bappeda Kota Bogor yang membahas tentang payung hukum Sekolah Ibu.

“Selama ini Sekolah Ibu menempel di Perwali Paten. Ini untuk memperkuat payung hukum Sekolah Ibu,” ungkapnya singkat.

Sebelumnya, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dwi Arsywendo angkat bicara. Menurutnya, dalam menerapkan Sekolah Ibu, Pemkot Bogor harus tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 36 Tahun 2014.

“Harus mengacu pada aturan itu, dan dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS),” katanya melalui keterangan tertulis.

Dwi menegaskan, RIPS merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat lima tahun, karena itu adalah syarat mutlak pendirian. Selain itu,  pengelolaan mengenai anggaran untuk sekolah itu harusnya dialokasikan kepada skpd yang membidanginya, walaupun pada pelaksanaannya dilakukan di tingkat kelurahan.

“Walau ada argumen dasar hukum dari Sekolah Ibu itu terdapat dalam Perwali Nomor 36 Tahun 2018. Namun, itu tidak sesuai, karena dalam perwali tersebut tidak menyebutkan dengan jelas,” ungkapnya.

Seharusnya, kata Dwi, dibuat perwali baru yang khusus mengenai Sekolah Ibu. Selain itu, sambungnya, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2010 mengenai pelimpahan kewenangan kepala daerah kepada kecamatan dan kelurahan pun hanya melakukan penyelenggaraan kegiatan yang sifatnya pelayanan kepada publik.

“Jadi bukannya mengadakan kegiatan sekolahan. Menurut saya Sekolah Ibu itu tidak jelas aturannya, apalagi dengan penggunaan anggaran yang besar. Kalau dipaksakan ini sama saja pelanggaran terhadap penggunaan anggaran daerah, dan berpotensi berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelas Dwi.

Masih kata Dwi, pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan tersebut berpotensi menjadi pelanggar penyalahgunaan anggaran atau berpotensi korupsi. (As)

Komentar
Loading...