BogorOne
Akurat dan Terpercaya

P5KP : Penetapan Tersangka Baru Angkahong Jangan Ditunda Lagi  

0 29

BogorOne.com | Kota Bogor – Surat yang dilayangkan oleh Yayasan Satu Keadilan kepada Kejati Jabar, bernomor 72/YSK/VIII/2018 pada 13 Agustus lalu, mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak salah satunya dari Puslitbang Pelatihan dan Pengawasan Kebijakan Publik (P5KP).

Seperti diketahui, Surat yang dilakayagkan YSK ke Kejatipun ditembuskan ke Jaksa Agung, Jamwas, dan Komisi Kejaksaan, diharapkan segera ditindaklanjuti, sebagai tindak lanjut atas Putusan 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, yang diperkuat Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1012 K/PID.SUS/2017, kasus korupsi pembelian lahan Jambu Dua atau kasus Angkahong.

Ketua P5KP Rudi Zaenudin menyoroti perihal belum adanya tindak lanjut penanganan kasus pengadaan Lahan Jambu Dua (Angkahong-red) dari pihak Kejati Jawa Barat sesuai dengan putusan kasasi MA kasus Angkahong, maka langkah YSK patut diapresiasi dan didukung, agar kasus tersebut segera dituntaskan.

“Bagaimana Kejati Jabar untuk mengambil langkah dan menindaklanjuti proses penyelidikan kasus Angkahong itu. Harus ada  ketegasan dan langkah penegakan supremasi hukum dari Kejati jabar dalam menindaklanjuti kasus Angkahong,” kata Rudi belum lama ini.

Ia menilai, belum adanya kelanjutan penanganan kasus Angkahong oleh Kejati Jabar, sebuah masalah yang selalu dipertanyakan oleh masyarakat, karena sampai saat ini Kejati Jabar belum menetapkan tersangka yang terlibat. Misalkan dua orang pejabat penting yang disebut sebagai Pleger yaitu Bima Arya (Walikota Bogor) dan Ade Sarip Hidayat (Sekda), berdasarkan keputusan dari PN Tipikor Bandung.

“Kalau dari semua unsur sudah memenuhi dan mengarah kepada penetapan tersangka, maka ketika Kejati Jabar harus segera menetapkan tersangka, jangan ditunda-tunda lagi, agar kasus Angkahong ini dituntaskan,” pintanya.

Apresiasi langkah YSK yang meminta Kejati Jabar segera action, dikatakan Ketua Ketua LSM Mitra Rakyat, Jamal. Ia mengungkapkan, terkait kasus Angkahong sejak awal sudah menjadi hot news and hot issue, namun tiba-tiba memudar tidak nampak lagi warnanya seakan-akan hilang ditelan bumi dan entah apa yang terjadi dan secara otomatis publik berspekulasi ada apa dengan Angkahong karena dari aspek hukum pidana. Soal Pleger tidak perlu diperdebatkan karena fakta hukum yang mengemuka dalam persidangan.

Yang saat ini perlu dipertanyakan tegas dia, dimana meletakan supremasi hukum dan law enforcement untuk menempatkan hukum secara proporsional sesuai dengan ruh dan fitrahnya agar terciptanya keseimbangan dan keadilan.

“Kami apresiasi bapak STS atas upaya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya persamaan derajat manusia insight the law and God, dimana apa yang beliau perjuangan terkait kasus Angkahong  harus menjelmanya keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara Indonesia tanpa diskriminasi merupakan amanat UUD 1945,” ucap Jamal.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan, jika publik berpersepsi dalam kasus Angkahong hukum tidak tegak lurus berdiri pada tempatnya sehingga membias tajam kebawah tumpul keatas.

Untuk itu ia berpendapat, hal ini bisa dipahami karena beberapa orang  dalam kasus ini sudah mendekam dalam tali-jeruji, namun yang lainnya masih bebas. Bagi keluarga yang mengalami hal ini akan terasa berat dan pedih. “Kami mendukung kasus Angkahong ini dituntaskan,” tegas Dia. (As)

Komentar
Loading...