BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Panwaslu Kabupaten Bogor Pelototi Proses Coklid KPU

0 182

BogorOne || Kota Bogor – Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 telah memasuki tahap Pemutakhiran data Pemilih dengan melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklid).

Hal itu merupakan salah satu bentuk dari perwujudan pemilu yang demokratis, dengan menjalankan azas pemilu yang langsung umum, bebas dan rahasia, sertar jujur dan adil.

Dalam pelaksanaaan tahapan pencocokan dan penelitian (coklid) yang di lakukan oleh PPDP (Petugas Pemuttakhiran Data Pemilih) di kabupaten Bogor, perlu diawasi agar data pemilih benar benar terdaftar dan dapat menyalurkan hak pilihnya nsnti di Pilkada 2018.

Dalam pelaksaanan Coklid yang di Lakukan oleh PPDP Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor Ridwan Arifin mendorong Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di setiap desa mendirikan posko pengaduan.

Dimana didalamnya dapat melibatkan masyarakat secara langsung, agar bisa bersama-sama mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih.

Dikatakan Aripin, apabila terdapat kesalah atau tidak terdaftar sebagai pemilih ataupun terdapat ketidak cokan data pemilih, maka dapat mengadukan ke PPL Desa dan atau kepada Panwas Kecamatan masing-masing.

“Pengawasan pemutakhiran data pemililih ini dilakukan agar kita bersama sama dapat memastikan seluruh masyarakat yang memenuhi syarat menjadi pemilih,” kata Arifin, Selasa (23/01/18).

Prosesnya kata dia, semua dicatat dan di cocokan datanya oleh Petugas Pemutakhiran Data pemilih (PPDP) serta dipastikan masuk dalam daftar Pemilih nantinya pada saat pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati, serta Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih petugas PPDP harus memeperhatikan tiga hal. Pertama, prtugas PPDP harus melakukan pendataan dan penelitian secara Konferehensif dengan memastikan bahwa seluruh Masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdata dan terdaftar dalam daftar pemilih sesuai haknya

Kedua harus akurat data yang didapat harus sesuai dengan data yg dimiliki oleh calon pemilih. Dan ketiga adalah mutakhir pendataan harus sesuai dengan data terbaru, dan terupdate yang dimiliki oleh pemilih.

“Kami harap dengan adanya pengawasan oleh PPL dan Posko pengaduan seluruh PPDP bekerja sungguh-sungguh mendatangi rumah ke rumah setiap warga dan melaksanakan prosedur ini dengan benar. Mencatat yang harus dicatat. Mencoret yang harus dicoret,” ujarnya.

Kemudian tambah dia, PPDP tidak meninggalkan data yang digunakan untuk proses coklit di rumah warga. Dengan harapan, agar warga itu sendiri yang mengisi datanya.

Selain dari itu pihaknya juga berharap PPL selain melakukan pengawasan dan PPDP dalam melakukan kegiatan coklit ini tidak hanya mendata pemilih saja.

Lebih dari itu, dalam kegiatan coklit ini, petugas PPDP juga melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga. Oleh karena itu, metode door to door wajib dilakukan, agar mengasilkan data pemilih yang valid.

Karena kegiatan coklit menyangkut Hak Politik warga Negara yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjamin hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3);141.

Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945.142 perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskirminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan.

“Jadi petugas PPDP harus benar benar mendata karena ini merupakan hak asasi yang dijamin kostitusi,” tegasnya.

Ia menambahkan, petugas PPDP dapat menjalankan tugasnya secara baik dan sesuai dengan rule of the law sehingga dapat mewujudkan pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 yang berkualitas. (Wan)

Komentar
Loading...