BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Panwaslu : Kades Masuk Sistem Politik Praktis Akan disanksi Rp6 juta

0 85

BogorOne || Ciampea – Selain Aparatur Sipil Negara (ASN), para kepala desa juga wajib menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada yang akan di helat Juni 2018 mendatang.

Dalam kontek Pemilihan Bupati (Pilbup) semua masyarakat termasuk Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat pemerintah pun tentu memiliki hak untuk memilih. Namun, bagi pejabat negara harus netral dan tidak boleh ikut mengkampanyekan calon.

Camat Ciampea Entis Sutisna mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi terhadap para kepala desa, kepala sekolah, dan pegawai negeri sipil yang ada di Kecamatan Ciampea.

“Mereka harus netral, tidak ikut mengkampayekan para kontestan di Pilbub dan Pilgub,” kara Entis, Sabtu (13/01/18).

Ia mengungkapkan, pihaknya merencanakan sosialisasi pada saat rapat minggon kepada para kepala desa, kepala sekolah dan yang lainya( PNS).

“Agar mereka tahu bahwa dalam undang-undang yang sekarang ini kepala desa tidak boleh mengkampayekan calon apalagi dengan terang benderang mengajak masyarakat untuk ikut memilih salah satu calon, itu tidak boleh,” jelasnya.

Secara tegas Entis pun meminta kepada kepala desa untuk tetap netral dan tidak ikut-ikutan dalam uforia di ajang kontestasi tersebut.

“Pejabat pemerintah, publik. Harus tetap netral tidak memihak salah satu calon, boleh memilih hak pribadi tapi sekali lagi tidak ikut berkampaye atau memaksa orang lain untuk memilih apa yang dia pilih,” tegasnya.

Terpisah Divisi Pencegahan dan hubungan antar Lembaga, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bogor Burhan larangan kepala desa di larang ikut kampanye sesuai pasal 70 ayat 1 point c UU No 10 2016 tetang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no 1 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam aturan itu berbunyi pasangan calon tidak boleh melibatkan kepala desa atau sebutan lain lurah, perangkat desa atau sebutan lain lurah.

“Dipertegas lagi pada pasal 71 ayat 1 point G bahwa pejabat negara, pejabat daerah, ASN, TNI/Polri dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan slah satu calon,” terang Burhan.

Lebih lanjut di UU no 6 th 2014 tentang desa bahwa kepala desa dilarang berpolitik praktis (menjadi anggota partai). Hal ini mengingat bahwa Kepala desa adalah penyelenggara negara bukan jabatan politis.

“Soal sanksi keterlibatan kades dalam kampanye pilkada di jelaskan di pasal 188 uu 10 2016 apabila kades dengan sengaja mengikuti kampanye dinjerat pidana penjara paling singkat 1 bln dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit 600.000 dan paling banyak 6.000.000,” terannya. (HA).

Komentar
Loading...