BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Payung Hukum Tak Jelas, Banggar Tolak Anggaran Sekolah Ibu

0 24

 

BogorOne.com | Kota Bogor – Pengajuan anggaran sekolah ibu sebesar Rp10,2 miliar masih dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Namun Jika payung hukumnya tak jelas maka sangan memungkinkan anggaran itu ditolak.

Anggota Banggar DPRD Kota Bogor, Bambang Dwi Wahyono mengatakan saat ini pihaknya menunggu output dan payung hukum yang jelas serta secara khusus untuk Sekolah Ibu.

Maka dari itu, pihaknya belum melakukan finalisasi anggaran Sekolah Ibu, karena akan dibahas dan dikoordinasikan terlebih dahulu.

“Kebijakannya nanti seperti apa akan dibahas dahulu. Kami menunggu output dan outcome dahulu karena tahun ini sudah berjalan dari anggaran yang diajukan tahun 2017. Hasilnya seperti apa baru diputuskan, apakah dilanjutkan atau tidak,” kata Bambang saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (23/08/18)

Ia berpendapat, dalam program Sekolah Ibu harus dilihat keuntungannya dan manfaatnya bagi masyarakat seperti apa. Mana yang membutuhkan sekolah ibu dan mana yang tidak, itu akan didata. Selain itu payung hukumnya juga harus dilihat terlebih dahulu sudah ada atau tidak.

“Kami tidak mau melanggar aturan, maka dari itu kami akan minta menunjukan dahulu payung hukumnya. Kami tidak mau melanggar atau bersebrangan dengan regulasi yang ada,” tegas politisi Demokrat itu.

Sementara Anggota Banggar lainnya Abuzar Usman mengaku, dirinya akan mempertimbangkan anggaran Sekolah Ibu, tapi juga akan dilihat dahulu kepentingannya. Apabila tidak terlalu penting ia menilai anggaran Sekolah Ibu harus di rasionalisasi.

“Itu kan janji kampanye Wali Kota Bogor Bima Arya di periode lalu. Tapi anggarannya tidak perlu fantastis juga bahkan sampai Rp10,2 miliar, itu sebanding dengan anggaran di dua dinas,” ungkap politisi PKS Kota Bogor ini.

Soal landasan hukum, ia menilai penggunaan anggaran yang besar diperlukan landasan yang kuat, jadi menurutnya Sekolah Ibu perlu ada payung hukum khusus, jika anggaran yang sangat besar.

“Lebih baik menunggu Peraturan Daerah (Perda) Ketahanan Keluarga disahkan dan barulah Sekolah Ibu berjalan dengan semestinya,” tegasnya.

Terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, dirinya akan berdiskusi dengan teman-teman DPRD Kota Bogor untuk anggaran Sekolah Ibu, dan anggaran Sekolah Ibu tidak memungkinkan ditempatkan pada anggaran dinas.

“Saya akan matangkan lagi dengan teman DPRD. Secara informal sudah berdiskusi, nanti akan dibahas lagi. Saya berterimakasih banyak masukan dari teman-teman DPRD untuk penguatan PKBM dan bantuan lainnya. Tetap nanti itu akan dilakukan,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Yusfitriadi mengatakan, Sekolah Ibu sebetulnya menarik karena ini merupakan sebuah advokasi untuk memperbaiki tatanan keluarga, namun dirinya melihat program ini tidak lebih dari orientasi proyek bukan orientasi hakat advokasi, sehingga dgn proyek ini nampaknya tidak akan pernah signifikan hasilnya.

“Karena urusan rumah tangga bukan hanya urusan ibu, tp juga urusab bapak, sehingga tidak bisa advokasi ini hanya kepada ibu-ibu, seakan memberikan kesan bahwan ibu-ibu lah faktor utama dr perceraian. Urusan rumah tangga melibatkan rasa dan hati, sehingga tidak bisa dipaksakan dan dimediasi hanya dgn proyek yang sangat singkat, terlebih program ini tidak pernah berbasis riset, apa yang menjadi faktor terbesar dari perceraian,” terangnya.

Masih kata Yus, masalah keluarga lebih kepada masalah moral, mental dan budaya. Sehingga tidak bisa diatasi dengan program instan serta formal namun harus dengan program panjang, berkelanjutan juga melibatkan budaya.

“Seharusnya kalau pemerintah ingin serius menangani masalah keluarga dan meminimalisir perceraian, harus melibatkan forum-forum warga yang sudah ada, masjis, gereja, komunitas, kelompok-kelompok, yang keberadaannya bersifat permanen dan programnya juga sangat jelas,” pungkasnya. (As)

Komentar
Loading...