BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Pegiat Anti Korupsi Bogor Dorong Kejati Tuntaskan Korupsi Angkahong Kloter 2

Raymond : Dalam Waktu Dekat Saya Akan Panggil Penyidik

0 49

 

BogorOne.com | Kota Bogor – Tak jelasnya penanganan lanjutan kasus korupsi pengadaan lahan Pasar Jambu Dua atau yang dikenal Angkahong yang menelan uang rakyat Rp43,1 miliar, membuat para pegiat anti korupsi Bogor geram dan mendatangani Kejati Jabar.

Akhir pekan lalu, Ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK), Sugeng Teguh Santoso (STS) bersama Ketua LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak), Muhammad Sufi mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) di Bandung untuk mempertanyakan lanjutan penanganan kasus tersebut

Seperti diketahui, perkara rasuah oleh Korp Adhyaksa telah membuat tiga orang, yakni Hidayat Yudah Priatna (eks Kepala Dinas Koperasi dan UMKM), Irwan Gumelar (eks Camat Tanah Sareal), dan Ronny Nasrun Adnan (Ketua Tim Appraisal) menjadi terpidana Lapas Sukamiskin.

Dikonfirmasi, Ketua YSK Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa kedatangannya ke Kejati Jabar untuk mempertanyakan perkembangan surat perintah penyidikan (sprindik) kasus Angkahong kloter dua.

Menurut STS, sprindik itu erujuk pada putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) yang menyebutkan bahwa ada pihak lain yang bersama ketiga terpidana telah merugikan keuangan negara.

“Saya ingin mempertanyakan surat yang kami kirim pada bulan agustus lalu,  terkait soal sprindik penyidikan kasus lahan angkahong kloter kedua” ujar STS, Minggu (09/09/18).

Mantan Calon Walikota Bogor itu menegaskan bahwa sebelumnya ia telah melayangkan surat pada 31 Agustus 2018 untuk mempertanyakan Sprindik No 59/0.2.Fd.1/01-2017  terkait pemeriksaan saksi-saksi kasus lahan Angkahong kepada Kejati yang ditembuskan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kasus lahan Angkahong harus clear, jika memang perkara ini sudah SP3 silahkan buka ke publik, dan jika ditemukan ada tersangka baru mohon jangan ditutupi,” tegasnya.

Sementara Kerua LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak)  Muhammad Sufi mengatakan bahwa pihaknya akan terus memantau kelanjutan kasus Angkahong.

Ia menilai bahwa penanganan kasus pembebasan lahan seluas 7.302 meterpersegi itu terkesan lamban.

“Selama hampir tiga tahun, masalah ini tak kunjung tuntas. Makanya kami datang ke Kejati untuk mempertanyakan sprindik Angkahong kloter dua,” katanya.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar, Raymond Ali mengaku akan mempertanyakan kepada penyidik terkait kelanjutan perkara itu.

“Dalam waktu dekat saya akan pertanyakan kepada penyidik, dan hasilnya bakal diumumkan secara utuh,” jelas Raymond.

Ia juga menyatakan bahwa pada tahun lalu banyak LSM yang mendatangi Kejati untuk mempertanyakan penanganan kasus Angkahong. Namun, ia belum bisa berkomentar karena belum mendapat keterangan secara rinci. (Fray)

Komentar
Loading...