BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Pendidikan Demokrasi Hadapi Kontestasi Pilwalkot Bogor

0 24

 

BogorOne.com | Kota Bogor – Nuansa politik dalam momen pilkada kini telah memasuki masa tenang, artinya perhelatan pemilihan walikota (pilwalkot) Bogor akan segera dilaksanakan yakni 27 Juni 2018.

Hal itu seiring berakhirnya masa jabatan kepemimpinan Bima – Usmar, dan kini masyarakat tinggal menunggu hasil pencoblosan, siapa pengganti Bima Arya untuk memimpin Kota Bogor selama lima tahun kedepan, arau bahkan Bima Arya kembali unggul dan meneruska periode ke dua.

Seperti diketahui, ada empat pasangan calon walikota dan wakil walikota 2018-2023 yang ditetapkan KPU pada hari senin, 23 Juni 2018 yang lalu, yakni pasangan calon nomor urut satu, Ahmad Ru’yat – Zaenul Mutaqin, nomor urut dua Edgar Suratman-Syefwelly Gynanjar, nomor urut tiga, Bima Arya-Dedi A Rachim dan nomor empat Dadang Iskandar Danubrata – Sugeng Teguh Santoso.

Masing-masing pasangan calon memiliki visi dan misi yang berbeda-beda, namun pada hakikatnya, mereka semua ingin membuat Kota Bogor menjadi Kota yang lebih baik dan bersih mulai dari aspek perekonomian, pelayanan publik, fasilitas publik dan suasana kota yang nyaman.

Pesta politik tahun ini sangat meriah dan ramai apalagi diwarnai juga dengan pemilihan gubernur dan pemilhan presiden mendatang. Berbagai lapisan masyarakat saling menjuarakan idolanya.

Berbagai sudut pandang dilontarkan mulai dari meja makan, pasar, terminal, kantor, kampus, hingga media sosial. Tidak jarang argumentasi yang dikeluarkan malah menimbulkan perpecahan entah dengan keluarga, saudara, teman, atau orang yang tidak dikenal di media sosial.

Sepanjang pelaksanaan pilkada yang dilakukan empat kali periode sejak tahun 1994, 2000, 2009 dan 2014, dapat ditemukan bahwa persaingan kelompok yang berbeda-beda menyebabkan terjadiya kasus-kasus bentrok antar pendukung yang artinya, adanya pilkada memicu masyakarat untuk berdemokrasi.

Terbaginya masyarakat dalam kelompok-kelompok tentunya terjadi akibat latar yang berbeda-beda, kontestasi politik sejatinya mengharapkan demokrasi yang tanpa kekerasan dalam memilih seorang pemimpin, karena prinsip demokrasi dalam suatu pemilihan adalah setiap orang memiliki kesempatan yang sama dengan cara yang demokratis tanpa adanya pemaksaan dan kekerasaan.

Adanya demokrasi yang tidak sehat dapat diindikasikan tidak hanya pada tim sukses masing-masing pasangan calon saja, tetapi konflik dapat terjadi antar pendukung di tempat mana saja sehingga masyarakat termakan berita palsu (hoax), terpecah belah, dan akhirnya tidak selaras dengan keinginan perubahan kota yang lebih baik.

Terlebih pada generasi muda yang sedang segar-segarnya mendiskusikan isu politik seperti sekarang ini, aspirasi-aspirasi politik tertuang di berbagai tempat, khususnya di kampus, dimana mahasiswa-mahasiswa yang dijuluki sebagai “agent of change” menuangkan berbagai argumentasi, menularkan kepada kawannya pendapat mereka dan sampai berusaha merubah pilihan kawannya.

Hal tersebut tidak dapat disalahkan sebagai demokrasi yang tidak sehat, selama tidak terjadinya pemaksaan, kekerasaan dan ancaman. Maka dari itu, perlunya pendidikan berdemokrasi untuk terbinanya pemilih-pemilih yang sadar akan terciptanya demokrasi yang sejalan dengan diadakannya pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Pendidikan demokrasi merupakan hal yang pentig untuk dilaksanakan sejak dini secara terencana, sistematis dan berkesinambungan.

Hal ini agar tidak menganggap kebebasan tidak memiliki aturan yang akhirnya kebablasan sehingga berpotensi membuat berita palsu, merusak fasilitas umum, menghujat dan memfitnah pun dianggap sebagai demokrasi. Maka pentingnya berdemokrasi yang disertai dengan tatanan politik serta hukum yang jelas.

Tanpa tatanan politik serta hukum yang jelas, demokrasi dapat berubah menjadi anarkisme dan otorianisme. Oleh karena itu, melalui pendidikan demokrasi rakyat akan diberdayakan untuk menuntut haknya dan menentang berbagai kebijakan penguasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi.

Ini merupakan peran mahasiswa dn masyarakat muda lainnya untuk mencontohkan pendidikan demokrasi kepada kelompoknya, sehingga bukan hanya ketika ada kontestasi politik saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun demokrasi dapat dilaksanakan dengan baik guna menciptakan kota Bogor yang memiliki sikap demokrasi pada masyarakat yang baik.

Bogor memang belum sepenuhnya menjadi kota yang nyaman, amanah, bersih, dan masih jauh sebagai masyarakat madani. Namun, harus di akui, bahwa Kota Bogor memiliki perubahan dari segi fisik kota, pelayanan publik, fasilitas publik, dan sikap masyarakatnya.

Hal yang baik-baik dan bermanfaat bagi masyarakat Bogor tentunya jangan sampai dihapuskan, namun kekurangan dari kota Bogor, semestinya tidak di abaikan, tetapi diperbaiki sehingga apa yang menjadi keluh kesah masyarakat yang diharapkan pada pasangan calon dapat dikondisikan.

Walaupun argumentasi dan pilihan masyarakat berbeda-beda hingga sering bergesekan, tetapi masyarakat Bogor tetap berharap yang sama, yaitu pasangan calon terpilih menunaikan janji manis kampanye yang dilakukan masing-masing pasangan calon, yang bukan hanya sekedar retorika dan jualan dalam mendulang suara.

Tetapi, diwujudkan dalam pembangunan nyata yang dampaknya dirasakan oleh seluruhwarga kota Bogor ketika terpilih. Karena pada hakikatnya, masyarakat tidak membutuhkan pencitraan dari pemimpinnya, yang warga butuhkan adalah kepeduliaan dari pemimpin.

Jika masa kampanye datang, lalu langsung blusukan bertemu dan berbaur dengan masyarakat, maka ketika sudah terpilih pun tetap harus seperti itu, jangan sampai ketika terpilih cenderung menutup pintu bagi warganya dan memberi harapan palsu.

Apa yang menjadi keluhan dan aspirasi masyarakat maka harus diwujudkan dan memberi solusi untuk kemaslahatan bersama.

Saepul Wahyudin Putra
Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor Periode 2018-2019.*

Komentar
Loading...