BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Pengamat Hukum : Ada Unsur Pidana Dalam Polemik Jalan R3

0 105

 

BogorOne.com | Kota Bogor – Polemik soal ruislag lahan yang digunakan Jalan Regional Ring Road (R3) kembali memanas.
Hal itu terjadi karena pihak pemkot belum bisa menyelesaikan pergantian lahan atas pemilik tanah dan kuasa hukum pemilik lahan kembali memasang plang permohonan maaf kepada pengguna jalan lantaran jalan akan kembali ditutup.

Hal itu tak luput dari perhatian publik, pengamat hukum yang juga Advokat pada Law Office Arsywendo & Partner Dwi Arswyndo salah satunya, ia menyayangkan atas lambatnya kinerja Pemkot Bogor dalam menyelesaikan persoalan itu.

Bahkan ia menilai kejadian itu memalukan, serta dari sisi hukum ia berpendapat pihak Pemkot bida dipidanakan. “Soal permasalahan lahan R3 ternyata hingga saat ini belum menemukan penyelesaian nya, padahal kemarin berbicara tentang pembebasan
lahan maka tidak lepas dari dua sisi kepentingan,” kata dia, kemarin.

Menurutnya, adanya kepentingan pemerintah sebagai pelaksana dari pembangunan tersebut, tertuang dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 6 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agararia.

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur oleh
undang-undang,” jelasnya.

Selain itu, adanya kepentingan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah, tertuang dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) UUPA. Yakni hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

“Jadi, dalam perkara R3 itu menurut saya terdapat permasalahan pidana yang bisa kita lihat yaitu penyerobotan tanah, penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya,” tegas dia.

Maaih kata dia, tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Seperti diketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman.

“Dalam hal ini pemerintah kota telah mengklaim dan melakukan pembangunan di atas tanah milik seseorang, dan itu dapat dikategorikan sebagai penyerobotan tanah,” tambahnya.

Komentar
Loading...