BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Pengamat Nilai Penganggaran Sekolah Ibu Bisa Dilidik Kejaksaan

0 55

 

BogorOne.com | Kota Bogor – Pengamat nilai penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan sekolah ibu bisa jadi bahan penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.

Hal itu diungkapkan pengacara senior Sugeng Teguh Santoso yang menilai banyak pelanggaran dalam kegiatan sekolah ibu yang menggunakan dana APBD yang notabenenya adalah uang rakyat.

Menurutnya, kegiatan itu harus masuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian pencairan dalam penggunaan anggaran itu harus ada payung hukumnya.

Sementara dalan kontek Sekolah Ibu kata Sugeng, programnya adalah program PKK tapi kenapa pengguna anggarannya ada kecamatan.

“Kenapa kecamatan, kecamatan kan sudah ada tupoksinya sebagai perpanjangan tangan Walikota, itu tugasnya sudah banyak,” kata Sugeng.

Kemudian ia mempertanyakan kenapa PKK diberikan anggaran secara khusus, padahal PKK bukan organisasi pemerintahan daerah. Menurut dia PKK itu sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga kalau mau dapat anggaran bukan angaran program tapi sifatnya dana hibah dari pemerintah.

“Ini kan anggaran program, tapi kenapa anggaran program PKK yang teknisnya sekolah ibu di taroh di kecamatan,” tanya STS sapaan akrabnya Sekretaris DPN Peradi itu.

Ia menambahkan, kalau sekolah atau konteknya pemberdayaan perempuan kan bisa di beri kewenangan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak¬†(DPMPPA). “Iya itu kan ngaco semua dan bisa jadi bahan penyelidikan di kejaksaan,” tegas Sugeng.

Berbeda denga Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, ia mengatakan
kalau mau dirunut ke makna maka Sekolah Ibu itu sangat luar biasa dan penting, karena tahun 2019 Kota Bogor akan jadi kota yang ramah keluarga.

“Atau bicara tentang masyarakat madani ini kan harus berangkat daru rumah, berangkat dari keluarga atau dari ibu yang peranya sangat penting sebagai pejuang, pemimpin, pendidik untuk menciptakan generasi penerus yang hebat dan jadi masyarakat yang kuat,” kata Sekda.

Ade melanjutkan, pemerintah itu punya tupoksi dalam pemberdayaan perempuan di DPMPPA sementara di kecamatan juga ada di perwali tentang paten.

“Kalaupun nanti dibuat regulasi paling lebih ke teknis pelaksanaan kegiatan dan nomenklatur, mau diserahkan ke DPMPPA atau tetap di bagian pelimpahan kewenangan. Juklak juknisnya sebenarnya sudah dibuat tapi saya mau dikuatkan saja melalui perwali,” ujarnya.

Diakuinya, Sekolah Ibu sekarang sudag berlangsung dan ada kurikulumnya bahkan pendidiknya juga melalui proses didik dulu atau tidak sembarangan, dikukuhkan bahkan mendapat dukungan dari Bappenas.

Namu saat tanya soal kirukulumnya dia enggan menjawab dengan alasan tidak mengajar di sekolau ibu, tapi dia memastikan program itu sudah ada kurikulummnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa sekolah itu mengacu pada permendikbud, artinya sekolah itu harus berbadan hukum sekda mengaku bahwa dia belasan tahun di pendidikan jadi banyak tahu.

“Iya ada kurikulum, pendidik dan sebagainya, makanya kedepan ini akan dievakuasi apakah jadi kelas ibu atau apa karena lembaga pendidikan kan bisa formal atau non formal,” tandasnya. (As)

Komentar
Loading...