BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Pengamat : Payung Hukum Sekolah Ibu Harus Mengacu Permendikbud

0 45

 

BogorOne.com | Kota Bogor – Program Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tentang Sekolah Ibu yang mengajukan anggaran hingga Rp10,2 miliar di 2019 mendatang kembali menuai sorotan. Kali ini, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dwi Arsywendo angkat bicara.

Dwi menilai, dalam menerapkan Sekolah Ibu, Pemkot Bogor harus tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 36 Tahun 2014 yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS).

Dwi menegaskan, RIPS merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat lima tahun, karena itu adalah syarat mutlak pendirian. Selain itu,  pengelolaan mengenai anggaran untuk sekolah itu harusnya dialokasikan kepada skpd yang membidanginya, walaupun pada pelaksanaannya dilakukan di tingkat kelurahan.

“Walau ada argumen dasar hukum dari Sekolah Ibu itu terdapat dalam Perwali Nomor 36 Tahun 2018. Namun, itu tidak sesuai, karena dalam perwali tersebut tidak menyebutkan dengan jelas,” ungkapnya.

Advokat yang juga pengamat hukum dari kantor Law Office Arsywendo, SH & Partner itu menambahkan, harusnya dibuat perwali baru yang khusus mengenai Sekolah Ibu. Selain itu, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2010 mengenai pelimpahan kewenangan kepala daerah kepada kecamatan dan kelurahan pun hanya melakukan penyelenggaraan kegiatan yang sifatnya pelayanan kepada publik.

“Jadi bukannya mengadakan kegiatan sekolahan. Menurut saya Sekolah Ibu itu tidak jelas aturannya, apalagi dengan penggunaan anggaran yang besar,” tegasnya.

Ia berpendapat, jika dipaksakan Sekolah Ibu itu sama saja
pelanggaran terhadap penggunaan anggaran daerah, dan berpotensi berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, sambung Dwi, pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan tersebut berpotensi menjadi pelanggar penyalahgunaan anggaran.

Ditempar Berbeda, pengamat politik Yus Fitriyadi mengatakan, ada sisi lain dari program Sekolah Ibu yang sebetulnya menarik, karena ini merupakan sebuah advokasi untuk memperbaiki tatanan keluarga. Namun kalau dilihat ini tidak lebih dari orientasi proyek bukan orientasi harkat advokasi, sehingga dengan proyek ini nampaknya tidak akan pernah signifikan hasilnya.

“Urusan rumah tangga bukan hanya urusan ibu, tapi juga urusan bapak. Sehingga tidak bisa advokasi ini hanya kepada ibu-ibu saja, seakan memberikan kesan bahwa ibu-ibu lah faktor utama dari perceraian,” kata Yus kemarin.

Lanjut Yus, untuk urusan rumah tangga itu melibatkan rasa dan hati, sehingga tidak bisa dipaksakan dan dimediasi hanya dengan proyek yang sangat singkat. Terlebih program ini tidak pernah berbasis riset, apa yang menjadi faktor terbesar dari perceraian. Masalah keluarga lebih kepada masalah moral, mental dan budaya, sehingga tidak bisa diatasi dengan program instan dan formal namun harus dengan program panjang, berkelanjutan dan melibatkan budaya.

“Seharusnya kalau pemerintah ingin serius menangani masalah keluarga dan meminimalisir perceraian, harus melibatkan forum-forum warga yang sudah ada, masjlis taklim, gereja, komunitas, kelompok-kelompok, yang keberadaannya bersifat permanen dan programnya juga sangat jelas,” jelasnya.

Sebelumnya, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor  Hanafi mengatakan
dasar hukum penyelenggaraan sekolah hingga penganggaran sudah sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 36 Tahun 2018 sebagai pengganti Perwali Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Wewenang Satuan Kerja Perangkat Daerah.

“Itu juga diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),” ujar Hanafi kepada wartawan, Kamis (09/08/18) lalu.

Hanafi menegaskan bahwa dengan adanya perwali pelimpahan kewenangan walikota ke aparatur wilayah. Di dalamnya terdapat sektor perizinan dan non perizinan. Dalam poin J Perwali 36 tahun 2018 disebutkan pemberdayaan perempuan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Sekolah Ibu termasuk yang bukan perizinan, aparatur wilayah membantu SKPD dalam rangka mencapai kinerjanya. Seperti halnya penyebaran SPPT yang merupakan kewenangan Badan Pendapat Daerah (Bapenda), tapi dilakukan aparatur wilayah,” paparnya.

Dengan adanya perwali tersebut, kata Hanafi, tidak perlu lagi adanya penjabaran terkait pemberdayaan perempuan dalam hal ini Sekolah Ibu. “Perwali sudah ada, jadi apalagi yang dipermasalahkan. Menurut saya sudah cukup kuat,” tegas dia. (Fray)

Komentar
Loading...