BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Pengamat : Selain Sanksi KASN, PNS Berpolitik Praktis Harus Dipidana

0 28

 

BogorOne.com | Kota Bogor – Pengamat menilai, PNS yang berpolitik praktis tak cukup hanya nerima sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) namun juga harus dikenakan sanksi pidana karena melanggar undang-undang Pilkada.

Menyikapi kasus Lurah Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Heri Eriyadi, Pengamat politik dan kebijakan publik, Yus Fitriyadi menilai rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Kota Bogor terkait kasus dugaan tidak netral di Pilkada, dinilai tidak tepat.

Karena menurutnya, dalam Pilkada serentak ini, ASN terikat oleh undang undang Pemilu dan undang undang ASN.

Menurutnya, ASN yang bertindak tidak netral di Pilkada, bisa dikenakan sanksi sesuai Undang Undang Pemilu atau Undang Undang ASN. Artinya dugaan unsur pidana bagi ASN tidak netral, tetap harus di proses melalui GAKKUMDU.

“Kalau menyangkut ranah dugaan pidana, ASN tidak netral dan jika terbukti, maka harus di proses melalui pengadilan, bukan sekedar rekomendasi ke Komisi ASN saja, sanksi pidana nya harus tetap berjalan,” ungkap Yus.

Pernyataan Yus tersebut mendapat dukungan dari para legislator di gedung DPRD Kota Bogor.

Panwaslu Kota Bogor diminta bertindak tegas ketika memproses ASN yang kedapatan tidak netral dalam Pilwalkot Bogor.

Dari Fraksi PPP Achmad Aswandi menegaskan, dalam memproses ASN yang tidak netral dalam Pilwalkot, harus dilakukan dengan seksama dan sesuai aturannya, baik mengenai sanksi pidana maupun administratif.

Diakuinya, ketika Panwaslu memproses ASN itu sampai kepada rekomendasi ke Komisi ASN, harus dikaji juga, apakah ada unsur pelanggaran masuk kategori pidana nya, karena kalau ada, maka tetap harus di proses hingga ke pengadilan, bukan sekedar sanksi teguran saja.

“Proses ASN yang tidak netral harus berdasarkan aturan yang mengikatnya. Kalau memang terbukti bahwa ASN itu tidak netral, maka bisa menggunakan aturan UU Pemilu atau PP nomor 53 tahun 2010, dengan ancamam hukuman sanksi berat diberhentikan sebagai ASN,” tegas dia.

Kemudian, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan hal yang sama. Berdasarkan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, pada Pasal 4 ayat 15, bahwa, PNS dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu paslon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

“Sudah jelas bahwa dalam PP nomor 53 tahun 2010 itu, apabila ada ASN tidak netral dalam Pilkada, maka bisa terkena sanksi ringan, sedang dan berat. Untuk sanksi berat bisa diberhentikan sebagai ASN. Dalam penanganan Lurah Babakan, maka Panwaslu harus melaporkan hasil penanganan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti sesuai aturan hukumnya,” jelas Jenal.

Apabila memang ada indikasi perbuatan melawan hukum secara unsur pidana, maka ASN yang tidak netral itu bisa di proses.

“Kalau ada unsur pidananya, maka harus di proses hingga tuntas. Penanganan ASN tidak netral di Pilkada itu harus mengacu kepada aturan, baik UU Pemilu, UU ASN atau Peraturan Pemerintah. Jangan sampai pelanggaran berat yang dilakukan ASN, hanya dikenai teguran saja,” pungkasnya. (As)

Komentar
Loading...