BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Pengelolan Aset PD PPJ Amburadul, Dua Ruko Berstatus SHM Perorangan

0 28

 

BogorOne.com | Kota Bogor – Aset lahan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor di kawasan Pasar Sukasari, tak terkelola dengan baik.

Bahkan ironis ada dua bidang tanah yang diatasnya bangunan ruko telah bersetatus Sertifikat Hak Milik (SHM).

Aset negara tersebut merupakan bagian dari Hak Pengelolaan (HPL) nomor 1 Batutulis, namun aset Pemkot yang diserahkan ke PD PPJ sebagai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015, lahan di kawasan Pasar Sukasari hanya seluas 5.450 meterpersegi.

“Bunyi di Perda seluas 5.450 meterpersegi. Aset tanah tersebut adalah HGB (Hak Guna Bangunan) Plaza Shangri-La seluas 1.559 meterpersegi dan eks Pasar Sukasari seluas 2.345 meterpersegi. Sedangkan sisanya seluas 1.546 meterpersegi di sekitar dua pasar dan ruko. Ini analisa kami,” kata Direktur Operasional PD PPJ, Syuhairi Nasution kemarin.

Masih kata Syuhairi, berkaitam dengan tanah yang diatasnya terbangun deretan ruko terdapat 16 HGB. Dan berdasarkan keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dua diantaranya berstatus SHM atas nama pribadi.

“Untuk posisi ruko kami belum tahu, tapi sudah memanggil semua pedagang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya terus melakulan penelusuran untuk melacak kedua pemilik SHM tersebut, meski agak sulit karena kedua nama pemilik ruko tersebut tak jelas rimbanya.

Penelusuran itu akan terus dilakukan, karena ini berkaitan dengan rencana kami akan merevitalisasi kawasan pasar Sukasari.

“Kami tak mau menimbulkan tuntutan di kemudiam hari. Bagian Hukum PD PPJ juga sudah menyampaikan hal itu kepada Pemkot Bogor,” tandasnya.

Sementara ditempat berbeda, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lia Kania Dewi mengaku tak tahu menahu soal keberadaan SHM.

Menurutnya, aset atau lahan yang kini statusnya menjadi SHM, itu yang menerbitkan sertifikat BPN. Dan dirinya mempersipahkan menanyakan hal tersebut kepada BPN.

“Karena pada prinsipnya, sertifikat itu awalnya HPL atas nama Pemkot Bogor,” katanya.

Meski begitu, Lia mengaku bahwa Pemkot Bogor telah melayangkan surat kepada BPN untuk ditindak lanjuti. Namun, hingga kini belum ada jawaban resmi.

“Kami sudah melayangkan surat perihal ini kepada BPN sejak tahun 2017 lalu, mungkin sekarang sedang proses mengklarifikasi dan sebagainya. Yang jelas itu aset milih Pemkot Bogor yang sudah diserahkan kepada PD PPJ melalui PMP,” katanya.

Lia menuturkan, di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang PMP, aset yang sudah diserahkan oleh Pemkot Bogor ke suatu perusahaan milik daerah tercantum mulai dari luas, bidang, dan sebagainya.

“Pemkot Bogor sudah menyerahkan dalam bentuk penyertaan modal. Jadi 100 persen sekarang pengelolaannya berada dibawah perusahaan daerah,” tandas wanita berjilbab itu. (As)

Komentar
Loading...