BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Polemik R3 Kembali Memanas, Pemilik Lahan Gugat Pemkot ke PN Bogor

0 74

 

BogorOne.com | Kota Bogor – Soal polemik ruislag lahan yang digunakan Jalan Regional Ring Road (R3) sesi II yang hingga kini belum selesai, Hj Siti Hodijah selaku pemilik lahan gugat Pemkot ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor.

Dikonfirmasi, kuasa hukum pemilik lahan, Aldo M Nainggolan mengatakan masalah tersenut sudah berlarut-larut, proses mediasi di luar jalur pengadilan juga belum terwujud, jadi pihaknya serahkan ke proses hukum.

“Biarkan proses hukum menentukan bagaimana ujungnya pergantian lahan ini. Sebab, sejauh ini pihak pemkot baik secara lisan dan tulisan tak pernah terealisasi,” ujar Aldo M Nainggolan di PN Bogor beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, bahwa luasan lahan milik kliennya yang belum diganti rugi oleh tergugat dalam hal ini Pemkot Bogor adalah sebanyak 1.987 meterpersegi.

Meski awal perjanjian pergantian lahan tersebut akan dilakukan secara ruislag, namun tak menutup kemungkinan saat ini bisa dilakukan dengan pembayaran dengan tunai.

“Ya, tak menutup kemungkinan dibayarkan dengan uang tunai bukan dengan tanah lagi. Tetapi, hal itu tergantung dari hasil mediasi pengadilan,” ungkap Aldo.

Di tempat berbeda, Plt Walikota Bogor, Usmar Hariman mengatakan, pihaknya telah memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor sebagai penasihat hukum pemkot.

Usmar berharap betul agar pemilik lahan tidak kembali melakukan blokade terhadap akses jalur R3. “Mudah-mudahan tak diblokir lagi. Saat ini kami terus melakukan komunikasi dengan pemilik tanah,” ungkapnya.

Saat disinggung mengenai kepastian kapan ruislag akan dilakukan, Usmar mengaku masih menunggu hasil dari pengadilan.

“Tapi yang pasti opsi yang disepakati adalah pembayaran kekurangan sisa bayar sebesar Rp500 juta dianggarkan di APBD-P,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata dia, saat ini proses ruislag sendiri sedang berjalan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sudah berkirim surat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menuntaskan proses sertifikasi.

“Pekan ini, DJKN akan mengambil dana konsinyasi sebesar Rp8 miliar yang dititipkan di PN Bogor. Namun, tentunya setelah sertifikasi rampung,” ujar dia.

Usmar menambahkan, Pemkot Bogor siap membayar ganti rugi secara tunai, apabila pengadilan memutuskan demikian. “Kalau pengadilan memutuskan demikian, artinya kami akan menganggarkannya di APBD Perubahan 2018,” tandasnya. (As)

Komentar
Loading...