BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Polemik Sekolah Ibu, DPRD Minta Bima Duduk Bersama

0 17

 

BogorOne.com | Kota Bogor  – Polemik soal pengajuan dana kegiatan Sekolah Ibu sebesar Rp10,2 Miliar oleh Pemkot Bogor terus bergulir, untuk itu DPRD Minta Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto berkomunilasi dan bersedia untuk duduk bersama.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya, dirinya meminta pemkot duduk bersama legislatif untuk membahas rancangan anggaran sebesar Rp10,2 miliar yang notabenenya adalah uang rakyat.

“DPRD memiliki fungsi koreksi terhadap anggaran Rp10,2 miliar itu. Eksekutif tidak bisa berjalan sendiri, dalam hal penganggaran,” ujar Atty kepada wartawan, Rabu (08/08/18).

Politisi partai besutan Megawati Soekarno Putri itu menegaskan, bahwa pimpinan DPRD sudah memberikan pernyataan dan sepakat menolak anggaran Sekolah Ibu, dan mengalihkam dana tersebut untuk membeli ambulance bagi 68 kelurahan.

“Selain itu, anggaran tersebut dapat digunakan untuk membantu 33 PKBM-BSM, BOP kader posyandu, dan pemberdayaan ekonomi syariah bagi pondok pesantren,” ungkapnya.

Masih kata Atty, besarnya anggaran Sekolah Ibu yang mencapai puluhan miliar itu juga dapat disalurkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) sebesar 5 persen guna mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sebelumnya Sekretaris Fraksi Golkar Eka Wardana menyatakan dari segi anggaran dan pola pelaksanaan belajar Sekolah Ibu ia mengaku kurang setuju.

Menurutnya, soal program Sekolah Ibu perlu disosialisasikan secara seksama dan langkah awal dalam memberikan pemahaman, karena semua kegiatan akan berdampak terhadap anggaran.

“Saya pikir itu sudah disepakati, namum saya tidak di berada di badan anggaran (banggar) dan Komisi 4 yang notabennya memang berwenang membahas soal itu,” kata Eka

Mengenai kontek Sekolah Ibu lanjut Eka, dirinya Menyambut baik tetapi dengan beberapa catatan diantaranya semua stake holder harus di libatkan dan semua orang yang berkepwntingan dilibatkan utuh, supaya paham tentang apa yang menjadi urgensi dan kebutuhan itu.

“Saya sering bertatap muka langsung dengan ibu-ibu dan para kader posyandu. Mereka lebih menyukai dilibatkan dalam sebuah kegiatan yang bersifat swadaya. Artinya ketika Pemkot Bogo melihat Sekolah Ibu sebagai sebuah kebutuhan kenapa tidak melibatkan potensi yang ada, tidak usah dibuat formal,” ujarnya.

Untuk itu ia memberikan contoh,
seperti dulu adanya Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bekerja efektif meski tanpa ditunjang pembiayaan yang membebani APBD.

“Kalau Sekolah Ibu dinilai sebuah kebutuhan, yu mari Pemkot dan kami di DPRD, libatkan semua potensi masyarakat tanpa menggunakan anggaran yang lebih besar dan ini pasti berjalan. Kemarin saya berdiskusi dengan peserta Sekolah Ibu, itu bagus mengajarkan bagaimana cara memperkuat ketahanan keluarga. Sebetulnya dengan menggunakan jaringan dan konsep yang ada atau menyelipkan program tanpa harus formal terpisah dari konsep awal seperti memberikan pemahaman posyandu dan poswindu ini akan lebih terintegrasi,” paparnya.

Sebagai bagian dari masyarakat, ia mengaku hanya menyoroti dari teknis pelaksanaannya saja. Jika diberlakukan secara formal, maka sekarang aktifitas seorang ibu waktu siang saat harus beraktifitas harus meluangkan waktu.

Sehingga ia berpendapat, untuk Sekolah Ibu dilaksanakan informal saja. Untuk teknisnya, bisa kumpul di rumah salah satu warga, tidak harus dijejali ilmu dalam waktu yang formal yang menganggu waktu aktifitas mengurus keluarga.

Contoh lainnya lanjut dia, seperti dalam membuat taman kalau melibatkan warga atau menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) maka APBD bisa digunakan untuk kebutuhan lain. “Dengan begitu, jika taman itu ada yang merusak, maka rasa memiliki warga akan lebih tinggi,” pungkasnya. (Fry)

Komentar
Loading...