BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Program PTSL Dibiayai DIPA BPN dan Hibah Pemkot Sebesar Rp3 Miliar

0 56

BogorOne | Kota Bogor – Kepala Badan Pertanahan Kota Bogor Ery Juliani Pasoreh menegaskan pembiayaan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dibiayai pemerintah.

Ia menjelaskan, sumber pembiayaan kegiatan PTSL Kota Bogor tahun 2018 berasal dari APBN dan bantuan dana hibah Pemkot Bogor serta pembiayaan dari masyarakat.

“Untuk pembiayaan tahapan PTSL mulai penyuluhan, pengukuran, pengumpulan data yuridis sampai penerbitan sertifikat dibiayai APBN melalui DIPA Kantor Pertanahan,” kata Ery, Sabtu (24/03/18).

Sementara untuk biaya operasional Kelompok Masyarakat (Pokmas) dibiayai pemerintah kota melalui dana hibah sebesar Rp3 Miliar yang sudah disetor ke rekening Kantor Pertanahan.

“Dari dana hibah sebesar Rp 3 Miliar itu, dipergubakan untuk biaya uang makan Pokmas di 32 kelurahan serta biaya sarana prasarana lainnya,” jelasnya.

Dalam program PTSL tahun 2018, pihaknya menargetkan penerbitan sertifikat 60.000 bidang tanah warga di dua kecamatan yakni Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Barat.

Target berikutnya setelah dilanjutkan di empat kecamatan, seluruh bidang di Kota Bogor sudah tersertifikat akhir tahun 2019.

Dalam melaksanakan kegiatan PTSL 2018 lanjut Ery, BPN bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Kecamatan dan Kelurahan sebagai koordinator wilayah yang paling dekat dengan masyarakat.

“Kerjasama ini dimaksudkan untuk membantu kemudahan dan kelancaran percepatan penyelesaian pekerjaan PTSL 2018,” jelasnya.

Untuk yang bekerja dilapangan, melalui kesepakatan dengan pihak kecamatan dan kelurahan, maka dibentuk kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan (Pokmasdartibnah) yang dikukuhkan Wali Kota Bogor sebagai petugas pengumpul data yuridis.

Keterlibatan Pokmas dalam kegiatan pengumpulan data yuridis sambung dia, sebagai perwujudan dalam pendekatan kepada masyarakat melalui kearifan lokal sehingga percepatan penyelesaian PTSL 2018 dapat terselesaikan pada bulan agustus 2018.

“Pokmas ini diharapkan sebagai garda terdepan dalam kegiatan pengumpulan data yuridis maupun data fisik PTSL 2018, karena memang mereka lah yang paling dekat dan mengetahui masyarakat,” tuturnya.

Sementara sumber pembiayaan dari masyarakat, telah tertuang Peraturan Walikota Bogor Nomor 64 Tahun 2017, yaitu sebesar maksimal Rp150 ribu.

Menurut dia, dana itu tidak masuk kas negara, melainkan untuk penggandaan dokumen, biaya materai sebanyak 1 buah, pengadaan patok sebanyak 3 buah, serta biaya transportasi petugas kelurahan ke kantor Pertanahan dalam rangka memveriflkasi berkas permohonan peserta PTSL 2018.

“Biaya tersebut tidak termasuk biaya Akta Jual Beli dan BPHTB,” tambah dia.

Untuk teknis pembayaran dari masyarakat dapat melalui petugas di setiap kelurahan yang telah mendapatkan surat tugas dari Lurah masing-masing.

Ia mengatakan, kejelasan sumber pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai biaya PTSL yang harus mereka keluarkan selama pelaksanaan PTSL 2018.

Selain itu, bagi Pokmas dan aparat kelurahan, kejelasan pembiayaan PTSL ini setidaknya dapat memberikan semangat bagi mereka dalam membantu mempercepat penyelesaian PTSL 2018.

“Bagi BPN dan Pemkot, kejelasan pembiayaan ini akan semakin dapat menjaga hubungan baik dalam koordinasi selama ini,” katanya.

Menurutnya, peran 3 stakeholder PTSL Kota Bogor ini sangat penting. Para stakeholder yaitu BPN, Pemkot Bogor dan Pokmas selama ini telah membantu BPN dalam pengumpulan data yuridis.

Kecamatan berperan untuk memantau pelaksanaan PTSL di wilayah kerjanya serta membantu BPN dalam koordinasi dan komunikasi dengan kelurahan dan Pokmas.

Kelurahan juga sangat berperan aktif dalam menggerakkan pokmas dan mendampingi BPN dalam melakukan tugas-tugas ke masyarakat.

Pokmas pun demikian. Sebagai garda terdepan pengumpul data yuridis sangat intens berhubungan dengan masyarakat, khususnya dalam mengumpulkan berkas-berkas persyaratan pendaftaran tanah.

“Komunikasi BPN sangat efektif melalui pokmas dan kelurahan karena dapat mempercepat gerak serta kelengkapan berkas yang harus dipenuhi. Hal ini perlu dipelihara supaya tugas masing-masing bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Berkaitan program PTSL 2018, lanjut Ery, pihaknya menargetkan seluruh bidang tersebut rampung tersertifikat pada Oktober. Progres sampai saat ini pengumpulan berkas yuridis telah mencapai 50 persen di dua kecamatan tersebut.

“Dan kami rencananya pada 20 April mendatang akan ada penyerahan pertama kali program PTSL sebanyak 10.000 sertifikat,” tandasnya.

Ery juga menerangkan, bahwa pihak Kantor Pertanahan Kota Bogor juga menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan PTSL ini melalui saluran telpon 0251-8576363.

Komentar
Loading...