BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Rebutan Kursi Sekda, Adang Mulai Digoyang

0 147

BogorOne.com | Kota Bogor – Menyikapi isu soal pergantian Sekretaris Darerah (Sekda) Kabupaten Bogor, sejumlah sosok pejabat senior di Bumi Tegar Beriman masuk nominasi.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Dadang Irfan mengatakan, untuk pengisian jabatan sekda akan ada penyelenggaran open bidding atau lelang jabatan.

“Syarat peserta open bidding adalah pernah menduduki jabatan administrator seperti camat, kabag, sekretaris atau mereka yang pangkatnya sudah eselon III,” kata Dadang bebrapa waktu lalu.

Sementara untuk jabatan pratama syaratnya adalah sudah pernah menduduki posisi Kepala SKPD minimal dua tahun, Open bidding sendiri, kata Dadang, akan dibuka setelah ada penetapan kekosongan jabatan.

“Kalau tidak salah tanggal 14 Januari 2019 mendatang masa jabatan sekda akan habis, tapi kita juga belum tahu jabatan sekarang diperpanjang atau tidak,” ujarnya.

Menurutnya, open bidding dilakukan oleh tim independen atas persetujuan dari Komite Aparatur Sipil Negara. Dan hasilnya tergantung dari tes yang nanti diikuti oleh para peserta yang dinilai oleh tim independen.

Menyikapi hal itu, pengamat sekaligus advokat law office arsywendo, SH & Partner Dwi Arsywendo mengatakan, Jika mengacu dalam Pasal 117 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan (1) Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.

“Jita melihat ke belakang bahwa sekda saat ini Adang Suptandar diangkat dan dilantik September 2013 artinya sesuai dengan pasal Tersebut diatas sudah mencapai ketentuan yakni 5  tahun,” kata Dwi.

Dan menurutnya, itu menjadi dasar hukum atas pengangkatan Sekretaris Daerah yang dilantik pada tahun 2013. Jadi saat ini Kabupaten Bogor sedang mengalami kekosongan jabatan Sekretaris Daerah.

Disinggung soal pernyataan Kepala BKPP soal pergantian sekda, ia menilai bahwa dalam pergantian Sekda di Kabupaten Bogor ada hal yang disembunyikan. Karena terkesan mengulur waktu.

“Seharusnya Bupati Bogor selaku kepala daerah dapat menentukan sikap dalam menyelesaikan permasalahan ini,” kritiknya.

Pertanyaan disini lanjut Dwi, benarkah Komisi ASN menentukan seperti itu? dan apakah Bupati Bogor melakukan perpanjangan terhadap Adang Suptandar selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.

“Sampai saat ini tidak ada pernyataan Bupati yang menyatakan bahwa jabatan sekda diperpanjang,” cetusnya.

Padahal, Pasal 28 huruf a undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya.

“Atas persoalan ini, saya menghimbau kepada bupati untuk segera melakukan lelang jabatan untuk mengganti sekda yang saat ini masa jabatan nya telah habis,” tandasnya. (Wan)

Komentar
Loading...