BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Renternir Merajalela, Warga Pertanyakan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM

0 183

BogorOne || Ciampea – Rentenir berkedok Koperasi simpan pinjam menjamur di Ciampea, hal itu dinilai karena lemahnya pengawasan dan tindakan hukum dari Dinas Koperasi yang memiliki kewenangan dan berperan untuk melakukan pengawasan.

Seorang Tokoh Masyarakat Desa Cihideung Udik Abah Ali mengatakan, peraturan soal koperasi sudah jelas tertuang dalam undang undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Menurut Abah Ali, dalam pasal 46 (1) jelas merumuskan, barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana.

“Hukumannya sangat berar, karena di penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar,” tegas Abah Ali.

Menurut Abah Ali, modus yang mereka jalankan berupa titipan uang kepada nasabah bukan simpan pinjam, besarnya uang titipan yang tertera dalam kwitansi sebesar 30 persen setelah dikalikan dengan pinjaman pokok.

Bahkan, ia menduga rentenir yang berkedok koperasi tersebut tidak memiliki izin resmi dari Bank Indonesia selaku pihak yang memegang otoritas pengaturan simpan pinjam.

Untuk itu, ia berharap agar pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah mampu memberikan tindakan tegas bersama aparat penegak hukum.

“Ya ini karena mandulnya pengawasan dari instansi terkait dan lemahnya tindakan hukum sehingga membuat bisnis yang membunuh ekonomi masyarakat kecil ini semakin menjamur,” jelasnya.

Di tempat yang sama Ketua BPD Desa Cihideung Udik Sam mengatakan, rentenir dalam menjalankan bisnisnya selalu melakukan intimidasi jika nasabahnya tak mampu melunasi pinjaman dalam waktu yang telah ditentukan.

“Saya pernah melihat kejadian salah seorang tetangga saya didatangi debt colector rentenir melakukan intimidasi karena tak mampu bayar dengan waktu yang telah disepakati,” terangnya.

Ia juga membenarkan jika bunga pinjaman yang dipatok rentenir terhadap masyarakat kecil tersebut sangat tinggi, karena mencapai 30 persen.

“Sebagai contoh kasus, kita pinjam Rp1.000.000,- maka realisasinya cuma Rp900 ribu setelah itu kita wajib angsur perminggunya sebesar Rp300 ribu selama 4 minggu, jadi kalau ditotal kita membayar Rp1.300.000,- ,”ujarnya.

Untuk itu dirinya berharap agar Pemkab Bogor , melalui instansi terkait menertibkan rentenir berkedok koperasi dan meminta aparat penegak hukum memeriksa izin dan keabsahan surat izin berdasarkan aturan yang berlaku.

“Pokoknya harus ada tindakan tegas dan penertiban dari Pemerintah serta aparat penegak hukm,” pungkasnya. (HA)

Komentar
Loading...