BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Rupiah Terpuruk, DPR Wanti-wanti Pemerintah Tak Naikan Harga BBM

0 32

BogorOne.com | Kota Bogor – Menyikapi anjloknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar, Komisi VII DPR RI mewanti-wanti agar pemerintah jangan sampai menaikan harga BBM karena dinilai akan lebih membebani rakyat.

Hal itu sisampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Joko Purwanto di Hotel Royal, Jalan Ir. H. Djuanda, Kota Bogor, Senin (10/09/18).

“Segala kemungkinan itu bisa terjadi. Namun kami tetap mengawasi bahwa pemerintah jangan sampai menaikan harga BBM, karena itu akan lebih jauh membebani masyarakat,” ucapnya.

Diakui Joko, dalam menghadapi persoalan saat ini, tugas pokok komisi VII untuk menjaga keseimbangan antara situasi keadaan yang memang secara nyata hari ini dirasakan bersama maupun adanya tekanan terhadap rupiah.

“Insyaallah, pemerintah Jokowi ini mampu melakukan terobosan, mampu mencarikan alternatif – alternatif yang memungkinkan sehingga jangan sampai membebankan rakyat,” ungkapnya.

Masih kata dia, hal itu terbukti karena sampai detik ini, pemerintah tidak mau melakukan itu di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan meskipun tekanan terjadi sedemikian rupa.

Ini membuktikan kata dia, bahwa pemerintah ingin konsisten dengan apa yang sudah dicanangkan dan apa yang kemudian sudah diprogramkan.

“Jadi ini yang harus kita kawal terus agar menjadi baik. Insyaallah sampai detik ini, saya berbicara belum ada kenaikan BBM,” tegasnya.

Joko berharap dalam menghadapi nilai tukar dollar yang terus melambung, secara otomatis pemerintah harus berpikir tentang bagaimana kesiapan kemungkinan yang sejelek mungkin itu terjadi, salah satunya menaikan harga BBM.

Namun ia berpendapat, menaikan harga BBM bukan satu – satunya jawaban maupun solusi.

“Menaikan harga BBM itu tidak akan menjadi jawaban atau penyelesaian terhadap proses kenaikan harga kurs dollar,”

Namun demikian, Joko pun meyakini bahwa BPH Migas banyak sekali menemukan kendala-kendala dilapangan.

Masih kata dia, persoalan dimanca negara yang paling utama adalah kesulitan untuk komunikasi dan berkoordinasi, sehingga seolah – olah bahwa komite BPH Migas dianggap tidak ada pekerjaannya.

“Ya sekarang kita lihat dan dengarkan langsung bagaimana kerja keras mereka sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia khususnya untuk Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor,” pungkasnya. (As)

Komentar
Loading...