BogorOne
Akurat dan Terpercaya

SDA, PMA dan Kesejahteraan Masyarakat

Agus Surachman : Air PDAM Harus Bisa Diminum Langsung Oleh Masyarakat

0 60

BogorOne.com | Kota Bogor – Indonesia terdiri dari berbagai suku dan beribu-ribu pulau, serta terkandung kekayaan sumber daya alam didalamnya yang sangat luar  biasa, namun ironis kemiskinan masih melanda negeri ini.

Menyikapi hal itu, Pakar Sumber Daya Alam (SDA) Agus Surachman SH.SpN.MH (cand.DR) yang juga selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor menjelaskan, bahwa hal itu merupakan pengaruh  globalisasi yang melanda dunia termasuk Indonesia.

Ia menuturkan, kedaulatan ngara atas pengelolaan air telah diambil oleh swasta, privatisasi atas pengelolaan air telah merajalela, liberalisasi pengelolaan sumber daya air minum sangat mengkhawatirkan.

Dan menurutnya pengaruh liberalisasi telah mendorong terjadinya amandemen terhadap pasal 33 UUD 1945 yabg semula 3 ayat menjadi 5 ayat, kemudian pergantian UU no.11 tahun 2007 menjadi UU no.4 tahun 2014. Meski akhirnya pada 2015 melalui putusan MK.no 85/PUU-XII/2013 telah membatalkan UU no.4 tahun 2014 tentang sumber daya air karena bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam kajian ilmiahnya tentang orientasi SDA, Agus Surachman menjelaskan bahwa air merupakan kebutuhan dasar manusia, krisis air akan menimbulkan potensi konflik ditibgkatan masyarakat. Karena air merupakan barang publik yang jumlahnya terbatas, disamping memiliki makna sakralitas bagi golongan tertentu.

“No forest, no water, no future, hilang hutan, hilang air hilanglah masa depan,” kata Agus saat ngobrol santai di kantornya di Kawasan Tajur, belum lama ini.

Dalam kontek sumber daya air  yang merupakan bagian dari sumber daya alam (sda) lanjut pria yang menyelesaikan studi pesialis notarisnya di UNPAD tahun 1999 itu menegaskan, secara hukum harus berorientasi kepada konstitusi dasar Negara Republik Indonesia, yalni pasal 3 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Kaitan dengan pengelolaan alam didaerah kata dia, hampir rata-rata setiap daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PAAM) yang mengelola air untuk kepentingan masyarakat dan notabenenya dibiayai oleh uang rakyat.

Namun, perusahan-perusahaan plat merah milik daerah itu masih banyak kekurangan, mulai sumber daya manusia (sdm) hingga permodalan untuk menunjang peralatan berteknologi canggih dalam pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Seharusnya air PDAM itu sudah bisa diminum langsung masyarakat. Tapi faktanya masih jauh, kadang-kadang pendistribusian airnya saja masih tidak stabil, terlebih pada saat musim hujan kadang-kadang pasokan air ke masyarakat masih kotor bagaimana bisa langsung diminum,” ujarnya.

Jadi, lanjut dia pakar SDA yabg sedang menyelesaikan S.3 di Universitas Sebelas Maret di Solo itu berpendapat, seharusnya tidak ada lagi keluhan masyarakat soal air. Apalagi masih banyak keluhan kekurangan distribusi air dan kondisi itu menurutnya warga indonesia belum mendapatkan keadilan seutuhnya.

“Coba liat, hampir sebagian besar masyarakat indonesia mengkonsumsi air mineral dalam kemasan yang saat ini begitu banyak merek yang diproduksi pabrikan. Artinya mayoritas sumber air di kita dikuasai swasta, dan rata-rata mereka adalah pemilik modal asing,” jelasnya.

Masih kata dia, dengan begitu, maka keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam kita masih dinikmati para pemilik modal yakni pihak swasta.

“Kalau air PDAM bisa diminum langsung masyarakat, maka akan mengurangi ketergantungan masyarakat mengkonsumsi air dalam kemasan, sehingga keuntungan yang selama ini masuk ke swasta akan beralih ke BUMD dan kembali akan dinikmati masyarakat,” tuturnya.

Untuk itu ia mendorong pemerintah untuk terus mendorong BUMD seperti PDAM didaerah untuk terus berinovasi dan berkreatifitas sehingga tercipta kualitas air, distribusi air dan pelayanan yang bisa mengungguli perusahaan-perusahaan swasta. (As)

Komentar
Loading...