BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Selesaikan Pasar TU Kemang, Pemkot Tempuh Jalur Mediasi

0 76

BogorOne | Kota Bogor – Untuk menyelesaikan polemik pengelolaan Pasar TU Kemang di Jalan KH Sholeh Iskandar, Tanah Sareal, Pemerintah Kota Bogor memilih jalur mediasi dengan PT. Galvindo Ampuh selaku pengembang pasar tersebut.

Ketua Tim Penyelesain Pasar Induk Kemang Hanafi mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat pembahasan sebelumnya, tim diberikan tugas untuk maping kios yang belum terjual di Pasar Induk Tekum.

Namun, PT. Galvindo Ampuh ada permintaan untuk kios yang belum terjual itu dikelola olehnya.

Diakuinya, dalam hal ini tidak bisa juga kita kabulkan begitu saja. Karena mengacu kepada perjanjian (Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Galvindo Ampuh pada 2001), setelah 6 tahun habis dan dikelola oleh pemerintah daerah.

“Tapi karena komunikasi tidak intensif sehingga terputus, dan akhirnya berlarut-larut sampai tahun ini,” jelas Hanafi, Senin (19/03/18).

Ia melanjutkan, pembahasan Pasar Induk Tekum atau yang dikenal saat ini Pasar TU Kemang akan kembali ditindaklanjuti sesuai rencana pada Selasa (20/3) besok yang dipimpin langsung oleh Plt Wali Kota.

Hanafi membenarkan, bahwa dari hasil maping tim mendapati beberapa kios termasuk los di Pasar Induk Tekum yang keberadaannya kosong. Asumsi dari PT. Galvindo sendiri mencapai 35 persen.

“Benar, hasil maping ada beberapa kios dan los yang kosong, ada juga sebagian kosong dan sebagian terisi, jadi tidak semua. Lalu, ada juga yang sekarang dimanfaatkan sarana lahan parkir di belakang oleh PT. Galvindo, dulunya los itu rencananya diperuntukkan PKL,” ungkapnya.

Sejauh ini permasalahan Pasar Induk Tekum belum ada titik temu. Hanafi menegaskan, pihaknya saat ini konsentrasi terhadap penyelesaian masalah pasar melalui mediasi di luar proses gugatan PT. Galvindo di pengadilan.

“Jadi pembahasan-pembahasan yang dilakukan, diprakarsai oleh Plt Wali Kota ini di luar pengadilan. Mudah-mudahan ini bisa selesai,” imbuh Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota Bogor itu.

Saat diminta tanggapan soal rekomendasi Komisi II, dimana salah satu poinnya adalah pengelolaan Pasar Induk Tekum harus diambil alih sesuai dengan perjanjian pada 2001. Ia kembali menegaskan, bahwa pihaknya sekarang sedang melakukan mediasi untuk penyelesaian di luar pengadilan.

“Adapun, misalkan pendapat lain, berbeda, itu haknya DPRD (Komisi II),” tandasnya.

Komentar
Loading...