BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Soal Keterlambatan Dana Desa, Parade Nusantara Ancam Ontrog Kantor Bupati

0 110

BogorOne | Kota Bogor – Ketua Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara Bogor, Ruhyat Sujana ancam akan menggelar aksi di depan kantor Bupati jika sampai akhir bulan Maret 2018, Pemerintah Kabupaten Bogor belum juga menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Dana Desa tahun 2018.

“Kami akan menggelar aksi di depan halaman kantor Bupati Bogor untuk mempertanyakan keterlambatan diterbitkannya Perbup tentang DD tahun anggaran 2018,” kata Sujana, Kamis (15/03/18).

Ruhyat mengatakan, rencana aksi tersebut dilakukan bertujuan untuk mengingatkan Bupati Bogor, agar melakukan evaluasi kerja aparatnya yang terkesan lambat saat memproses menerbitkan Perbup sebagai landasan 416 Desa di Kabupaten Bogor untuk mencairkan Dana Desa Tahap I sebesar 20 persen.

Akibat lambatnya pencairan Dama Desa kata dia, akan berdampak terhadap lambatnya pelaksanaan pembangunan di Desa untuk meningkatkan income perkapita dan penyerapan tenaga desa dalam upaya mendorong ekonomi Desa.

Padahal lanjut Sujana, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat penyaluran dana desa tahun ini untuk mendukung program padat karya (cash for work), yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 29 Desember 2017 lalu.

Ruhyat menerangkan dalam PMK tersebut, diatur penyaluran dana desa untuk mendukung cash for work melalui percepatan pencairan dan pencairan tiga tahap.

“Tahap pertama 20% dari total pagu dengan pencairan paling cepat minggu kedua Januari 2018,” ujarnya.

Persyaratannya lanjut dia, pemerintah daerah (pemda) menyampaikan dokumen penetapan APBD yang di dalamnya memuat anggaran dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak, serta retribusi daerah.

Selain itu, juga dakuinya, pemda menyampaikan peraturan bupati tentang penetapan rincian dana desa.

“Fakta yang terjadi Pemkab Bogor baru menerbitkan Perbup nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018. Sedangkan Pagu tentang DD dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPRD) belum terbit,” tegas Ruhyat.

Komentar
Loading...