BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Soal Ruislag Lahan R3, Pemilik Tanah Ogah Dibayar Tunai

0 36

BogorOne.com | Kota Bogor – Soal ruislag lahan yang digunakan jalan Regional Ring Road (R3) seksi 2 di Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor, pemilik tanah menolak opsi pembayaran tunai yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

“Ruislag itu diwacanakan tahun 2014. Progresnya sudah dilakukan apa belum? Kalaupun mau dibayar tunai kenapa tidak dilakukan sejak 2011 saja saat pembebasan tanah, bukan sekarang,” ujar perwakilan keluarga pemilik tanah, H Salim Abdullah (H Aab) kemarin.

Hal lain, kata H. Aab, Pemkot Bogor itu sudah membentuk panitia, appraisal, termasuk mengajukan tanah pengganti ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Dan kegiatan itu, pastinya menggunakan anggaran negara. “Ini bukan biaya sedikit. (uang negara) mubazir dong,” katanya.

Lagipula, sambung dia, opsi yang ditawarkan pemkot tersebut sudah terlambat, mengingat perkara ruislag tanah seluas 1.987 meterpersegi telah masuk ke dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Bogor.

“Ya, sekarang tinggal tunggu saja hasil di pengadilan,” tegasnya.

Saat ditanya terkait uang sisa pembayaran ganti rugi sebesar Rp500 juta atas sebidang tanah seluas 1.987 meterpersegi. H Aab menjelaskan, bahwa dari nilai appraisal saat 2014 taksiran harga tanahnya di atas Rp900 juta.

Sedangkan tanah pengganti seluas 2.410 meterpersegi milik DJKN ditaksir senilai Rp500 juta.

“Karena waktu itu tanah keluarga kami letaknya strategis dipinggir jalan. Sementara letak tanah DJKN berada di dalam. Atas dasar itulah pemerintah kekurangan uang Rp500 juta sekian,” jelasnya.

Ia juga mengemukakan, kendati di atas tanah milik keluarganya telah dibangun jalan. Namun, hingga kini pihaknya tetap memenuhi pembayaran pajak kepada Pemkot Bogor.

“Sampai sekarang kami masih bayar PBB. Sebab, itu kan masih tanah pribadi bukan punya pemerintah. Harusnya pemkot jangan jadi pemberi harapan palsu (PHP),” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, H Aab menyinggung fungsi pengawasan dari DPRD terhadap kinerja Pemkot Bogor. Pasalnya, proses ruislag R3 terkesan berlarut-larut dan sudah berlangsung sejak 2014 lalu.

“Harusnya dewan ikut memantau ruislag. Kan mereka perwakilan rakyat di pemerintahan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor, Novy Hasby Munawar menyatakan, pemkot siap menjalani proses hukum yang ada. Pihaknya juga mengaku telah menyiapkan dokumen-dokumen untuk menghadapi gugatan tersebut.

“Tahapan mediasi juga akan kita ikuti sesuai dengan konteks perdata. Bila ada hal-hal yang disepakati kami akan sepakati. Kita masih punya waktu mediasi selama 60 hari,” ucapnya.

Ia menyatakan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik lahan merupakan hal yang wajar. “Itu hak hukum mereka. Ya, wajar kalau kita punya tanah kemudian selama empat tahun dipakai orang, jadi maklum bila menggugat,” ungkapnya.

Meski demikian, ia berharap permasalahan antara Pemkot Bogor dan pemilik lahan akan selesai pada tahapan mediasi. “Kami inginnya masalah ini selesai di tahap mediasi saja,” tandasnya.

Komentar
Loading...