BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Soal Sekolah Ibu, Bima Siap Debat Dengan DPRD

0 20
BogorOne.com | Kota Bogor  – Menyikapi kritikan DPRD Kota Bogor Soal pengajuan dana Rp 10,2 Miliar untuk kegiatan sekolah ibu yang dilaksanakan di setiap kelurahan, Walikota Bogor Bima Arya duduk bersama dengan legislatif.
“Saya akan mengkomunikasikan soal ini (sekolah ibu-red) di dewan agar teman-teman di dewan bisa memahami. Saya menghargai, mengapresiasi kritik dari teman-teman dewan, dari bu atty, dari pak jenal saya dengar, tapi kemudian saya akan mengatakan juga penjelasan ini,” kata Bima usai menghadiri kegiatan temu pelanggan PDAM di IPA Dekeng, Rabu (08/08/18).
Menyikapi berbagai kritikan soal sekolah ibu yang dinilai landasan kebijakannya kurang jelas, menurut Bima kurang pas, karena ada dalam Remcana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Pembahasan evaluasi terhadap sekolah ibu, yang pertama kalo dikatakan bahwa landasan kebijakannya tidak jelas itu kurang pas karena kita memiliki RPJMD yang sedang berjalan terkait dengan misi membangun karakter, disitu dan RPJMD kedepan visi untuk kota keluarga pun mengarah kepada itu,” ujarnya.
Landasan lainnya lanjut Politisi PAN itu, dari peraturan menteri, undang-undang, amanat untuk pemerintah daerah fokus kepada ketahanan keluarga itu ada. Jadi landasan kebijakannya jelas sekali.
“Tentang kewenangan di wilayah, berdasarkan aturan para camat dan lurah itu adalah Pengguna Anggaran (PA), jadi selama ini camat sudah menggunakan anggaran itu untuk LPM dan macam-macam serta biaya untuk sekolah ibu masuk kedalam biaya operasional,” jelasnya.
Diakuinya, anggaran Sekolah Ibu itu tidak secara khusus, karena sudah kewenangan camat apalagi dalam konteks paten. “Kewenangan dilimpahkan ke wilayah ya, karena camat memiliki banyak kewenangan salah satunya pemberdayaan masyarakat, jadi tidak ada masalah terkait kewenangan,” tambahnya.
Ia berpendapat, anggaran sekolah Ibu tidak mungkin dialokasikan di SKPD atau Dinas, karena cangkupan kegiatannya wilayah. Sehingga menurutnya sudah pas ada di kecamatan.
Disinggung soal nilai pengajuan anggaran yang fantastis karema mencapai Rp10,2 Miliar, menurut dia nilai tersebut telah disesuaikan dengan standar biayanya, cakupannya seperti snack dan transport, namu itupun sudah sangat minim. Tetapi ia menampik kalau disitu ada biaya honor yang diterima tutor sebesar Rp100 ribu untuk setiap satu jam mengajar.
“Semua standar biaya yang biasa dikeluarkan untuk penyelenggaraan kegiatan, tidak ada honor, ada snack yang sangat minim, ada uang transport yang sangat kecil dan ini disesuaikan dengan standar biaya yang ada,” terang pria dua anak itu.
Untuk program yang digagas PKK itu Bima klaim mendapat dukungan yang luar biasa dari warga dan dari PKK, karena menurutnya sekolah ibu program PKK yang dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini kelurahan dan kecamatan, sehingga warga sangat mendukung.
Ia mengaku, menerima masukan dari warga yang mendukung karena membutuhkan Sekolah Ibu yang manfaatnya untuk ketahanan keluarga, mencegah tawuran, mengatasi perceraian, keharmonisan keluarga dan itu merupakan core nya.
Masih kata dia, jadi kalo selama ini ada harapan pemerintah membangun dan melakukan langkah-langkah yang jelas yang kuat untuk mengatasi hal penyakit sosial.
“Disinilah kita masuk di wilayah ini, PKK telah bekerjasama dengan banyak pihak misalnya IPB dan semua. Dan program Sekolah Ibu sudah di godog selama tahun jadi konsepnya sangat matang, mendapatakan dukungan pula dari provinsi dan bappenas, warga juga mendukung dan ingin ini terus berjalan,” bebernya.
Saat disinggung bahwa Sekolah Ibu banyak yang menolak dan menyarakan anggaran yang diajukan itu lebih baik untuk kepentingan masyarakat yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat yang urgan, ia menegaskan bahwa semua kebutuhan itu sudah dialokasikan anggarannya.
“Belum mendengar penolakan dari warga karena subsidi tetap jalan, alokasi untuk BSM kita tambah, hibah bansos kita tambah juga, untuk PKBM juga sudah ada alokasinya, untuk ambulance itu sudah ada alokasi dari APBD untuk tambahan ambulan tahun depan dan juga ada dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat untuk pengadaan ambulance, itu semua sudah ada, ambulance kita tambah, PKBM komitmennya tetap ada,” pungkas Bima. (Fry)
Komentar
Loading...