BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Soal Sekolah Ibu, Kejari Diminta Segera Action

0 24

 

BogorOne.com | Kota Bogor – Desakan terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) agar segera mengambil langkah terus mengalir, kini Pengamat hukum dan kebijakan publik, Dwi Arsywendo meminta Kejari Kota Bogor melakukan pengawasan dan mengusut apabila di dalam penerapan program Sekolah Ibu terdapat pelanggaran.

“Jangan sampai ada kesewenang-wenangan dalam mengeluarkan kebijakan. Apabila memang ada pelanggaran, kejaksaan harus mengusut tuntas,” ujar Dwi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (04/08/18).

Dwi menilai bahwa penerapan program Sekolah Ibu tidak jelas aturan atau payung hukumnya. Selain tak ada kurikulum dan tak tepatnya penganggaran.

“Bila program Sekolah Ibu dipaksakan untuk dijalankan dan diamggarkan. Saya menilai itu tak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah di UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara, yang bebas KKN,” jelasnya.

Menurut dia, apabila pemerintah menginginkan Kota Bogor menjadi kota yang ramah keluarga, tidak perlu menerapkan program seperti ini. “Lebih baik ditingkatkan saja pemberdayaan perempuan di PKK. Kan selama ini PKK mendapatlan dana darinl pemerintah, jadi mengapa mesti dimunculkan Sekolah Ibu,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Dwi, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan pasca gerakan reformasi, prinsip penyelenggaran pemerintahan telah tertera dalam pasal 3 UU nomor 28 tahun 1999. “Dalam pasal tersebut dan penjelasannya ditetapkan azas umum pemerintahan yang baik mencakup tujuh hal penting,” tuturnya.

Kata dia, dalam pemerintahan yang baik harus ada azas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan. Kemudian, azas tertib penyelenggaraan negara dengan landasan keteraturan, keserasian, serta keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

“Selain itu, ada azas kepentingan umum yang harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Kemudian azas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, serta akuntabilitas yang berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya. (Fray).

Komentar
Loading...