BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Soal Transmart Tajur, DPRD : Satpol PP Tak Tegas

0 26

 

BogorOne.com | Kota Bogor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai Satpol PP Kota Bogor tak tegas dalam menindak pengembang Transmart Tajur yang telah berulang kali melecehkan Pemkot Bogor.

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi mengatakan, pihaknya telah memanggil Satpol PP Kota Bogor perihal penegakan peraturan daerah (Gakperda) terhadap pihak Transmart Tajur.

“Dalam keterangannya Satpol PP Kota Bogor sudah memanggil pihak Transmart Tajur, sudah diberikan surat peringatan tegas kata pihak Satpol PP,” ungkap Kiwong sapaan akrabnya Politisi PPP itu, Rabu (05/09/18).

Kiwong melanjutkan, anehnya pihak Transmart Tajur tidak mengakui telah melakukan pengrusakan segel Pol PP line ataupun segel Satpol PP. Menurut Satpol PP Kota Bogor peringatan keras dan tegas sudah cukup menindak Transmart Tajur.

“Menurut Satpol PP sanksi berikutnya apabila kembali melanggar, kunci alat berat disita,” tambahnya.

Masih kata Kiwong, pihaknya menginginkan Satpol PP menegakan aturan dengan tindakan tegas agar ada efek jera bagi investor atau pihak pembangun lain bisa tertib dan tidak memulai pembangunan sebelum mendapatkan izin.

“Tetapi Satpol PP Kota Bogor alasannya sudah sesuai aturan. Untuk sanksi administrasi belum bisa karena belum ada aturannya, sanksi paling berat adalah pembongkaran. Menurut Satpol PP Kota Bogor belum ada bangunan dilapangan, tetapi laporan dari masyarakat sudah ada pembangunan,” jelasnya.

Ditempat berbeda, Kabid Gakperda pada Satpol PP Kota Bogor Danny Suhendar mengatakan, dari pihak Transmart Tajur sudah datang untuk dimintai keterangan diwakili oleh Aris Febriana.

“Kepada penyidik pihak Tansmart Tajur mengakui telah melakukan aktivitas di lokasi pembangunan tanpa mengatongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” ungkapnya.

Danny melanjutkan, yang bersangkutan mengakui telah melanggar Perda 6 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, yaitu telah melakukan kegiatan fisik di lokasi, sementara IMB belum terbit.

“Ya kan itu terlihat saat sidak Satpol PP dilapangan karena ada laporan pengrusakan garis Pol PP line,” tambahnya.

Saat ditanyakan pemutusan garis Satpol PP, Danny mengatakan, Aris kepada penyidik mengungkapkan tidak tahu menahu. Dia pun bersedia untuk tidak akan melakukan kegiatan fisik di lokasi sampai terbitnya IMB.

“Yang bersangkutan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan siap diberikan sanksi berupa pengamanan alat kerja yang ada di lokasi. Pernyataan itu tertuang dalam surat bermaterai dan ditandatangani bersangkutan,” tandasnya. (Fray)

Komentar
Loading...