BogorOne
Akurat dan Terpercaya

STS Akan Bongkar Dugaan Kolusi Dalam Perkara Angkahong

0 64

 

BogorOne.com | Kota Bogor – Advokat senior Sugeng Teguh Santoso terus mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar untuk action dan melakukan penyidikan atas kasus Angkahong berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang telah dikeluarkan 31 Januari 2017.

Bahkan, Sekretaris Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN – Peradi) itu menegaskan akan membongkar kolusi dalam penanganan perkara angkahong yang telah memvonis tiga terdakwa tersebut.

Ia mengatakan, bahwa surat perintah penyidikan angkahong kloter kedua sudah dikeluarkan tertanggal 31 januari 2017. Namun ia pertanyakan kenapa hingga saat ini Kejaksaan tidak mengajukan lanjutan perkara pembebasan lahan jambu dua yang telah melan APBD sebesar Rp 43,1 miliar itu.

“Sprindik sudah keluar sejak Januari 2017, tapi kenapa tidak pernah dilakukan penyidikan, untuk itu saya akan meminta jamwas dan komisi kejakasan memerikasa penyidiknya,” kata STS, Jumat (31/08/18)

Masih kata dia, kalau perkara ini di petieskan, maka ia akan terus mendorong agar perkara angkahong dilanjutkan sehingga kasusnya terang benderang siapa saya yang terlibat atau dalang dari mega korupsi lahan yang diperuntukan relokasi PKL MA Salmun itu.

“Ada apa ini, perkara angkahong ini tidak ada alasan untuk dilakukan SP3, dan saya akan minta penyidik diganti,” tegasnya.

Ia menjelaskan, waktu dakwaan kloter pertama jaksa telah mendakwa 3 orang bersama-sama yakni Walikota Bogor Bima Arya, Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman, Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat.

“Waktu di putus di Pengadilan September 2016 yang lolos cuma Usmar Hariman, artinya permintaan jaksa telah dikabulkan oleh pengadilan bahwa Bima Arya dan Ade Sarip telah terbukti melakukan tindak itu bersama-sama,” terangnya.

Jadi menurutnya, langkah ke tiga kejaksaan harus menyidik perkara ini karena telah mengeluarkan sprindik. Tapi faktanya mandek. “Saya menduga ada kolusi dan saya akan bongkar ini dan jaksa harus mentersangkakan Bima dan Ade Sarip dalam kasus angkahong,” tegasnya.

Seperti diketahui tiga terdakwa dalam perkara penyimpangan pengadaan lahan Jambu Dua atau dikenal kasus Angkahong telah dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor. Hal itu dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) menerbitkan surat putusan pasca kasasi yang diajukan oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ketiga terdakwa yakni Hidayat Yudha Priatna mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Irwan Gumelar mantan Camat Tanah Sareal, dan Ronny Nasrun Adnan sebagai Ketua Tim Apraisal.

Berdasarkan putusan MA nomor 994 K/PID.SUS/2017 tertanggal 27 Juli 2017, Hakim Agung yang menangani perkara tersebut adalah Prof Abdul Latif SH, Lumme SH dan DR Artidjo Alkostar, SH memutuskan dan menyatakan terdakwa Hidayat Yudha Priatna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Dalam petikan putusan, terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara 6 tahun dan pidana denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa kurungan 6 bulan penjara.

Sementara dua terdakwa lain yakni Irwan Gumelar dan Ronny Nasrun Adnan juga ditambahkan, hukuman pidana penjara 5,5 tahun. (Fray)

Komentar
Loading...