BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Terganjal Perbup, BTW : Dana Desa Rp 371 Miliar Bakal Ngendap

0 465

BogorOne | Kota Bogor – Direktur Eksekutif Bogor Transparansi Watch (BTW) Firman Wijaya memprediksi bakal terjadi pengendapan Dana Desa (DD) Tahun 2018 sebesar Rp.

Angka yang terancan tidak terserap cukup fantastis, karema mencapai 371 Miliar, hal itu akibat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Definitif tentang Dana Desa (DD).

“Hasil pemantauan kami sampai minggu ke dua bulan Maret 2018, Pemkab Bogor belum mengeluarkan Perbup Definitif tentang DD. Kondisi ini bakal terjadi pengendapan DD tahap I sebesar 20 persen dari 371 Miliar mengacu ke pagu indikatif DD 2017,” kata Firman, Rabu (14/03/18).

Firman menerangkan, kondisi tersebut berdampak terhadap target Pemerintah dalam perpercepat penyaluran dana desa tahun ini, untuk mendukung program padat karya (cash for work) yang bertujuan peningkatan daya beli masyarakat desa, termasuk membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan intruksi Presiden.

“Sesuai dengan APBN TA 2018, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa TA 2018 yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan,” ujarnya.

Masih kata dia, dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Presiden memberikan arahan agar pelaksanaan Dana Desa dilakukan dengan skema padat karya tunai (Cash For Work), dan dapat dilaksanakan mulai bulan Januari 2018.

Selain itu lanjutnya, terkait dengan pengaturan Desa di Kabupaten Bogor diatur secara lexspecialis dalam ,Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2015 tentang desa.

Didalamnya tertuang, soal teknis alokasi, penyaluran, dan penggunaan DD ditetapkan Peraturan Bupati (Perbup) menjadi kewajiban hukum bupati.

“Teknisnya Bupati menyusun naskah rancangan Perbup dan sesuai dengan kewenangannya,” jelasnya.

Diakuinya, terjadinya keterlambatan pembuatan Perbup terkait DD, bisa berpotensi menjadi penghambat pembangunan desa-desa di Kababupaten Bogor dan berpotensi melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yg Baik (AAUPB).

Komentar
Loading...