BogorOne
Akurat dan Terpercaya

Usmar Minta Inspektorat Audit Sekolah Ibu

0 24

 

BogorOne.com | Kota Bogor – Polemik sekolah ibu terus menuai sorotan publik, untuk memperjelas hal itu, Wakil Walikota Usmar Hariman Minta Inspektorat audit penganggaran Sekolah Ibu sebelum di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ya, langkah awal untuk mengantisipasi semua kemungkinan, minimal kita memanfaatkan perangkat internal. Lakukan audit secepatnya oleh inspektorat,” kata Usmar, Rabu (05/09/18).

Setelah itu, kata orang nomor dua di kota hujan itu, lalu inspektorat melakukan kajian terhadap penempatan anggaran di kecamatan, kalau ada celah-celah penempatan penganggaran tidak sesuai, maka adaptasinya bisa dilakukan secepatnya, sebelum BPK masuk di bulan Februari. “Kalau sudah masuk audit BPK repot loch,” tegas Usmar.

Karena sorotan politiknya sangat kuat, kata Usmar, kalau dasar hukumnya belum kuat jangan sekali-kali untuk menganggarkan. Maka ia mengusulkan di tahun 2019 jangan dianggarkan.

“Ini jelas, dari pandangan Bappeda ternyata perwali yang harus menjadi dasar hukumnya belum dibuat dan sedang disenergikan. maka saya bilang di group inohong jangan sekali-sekali menganggarkan di 2019,” jelasnya.

Menurut dia, prinsip pengelolaan keuangan, esensinya bukan masalah non tunai dan uang cash, tapi uang itu tidak mungin di transfer ke kelurahan kalaun memang tidak ada tanda tangan Pengguna Anggaran (PA).

Dan kalau inspektorat belum melakukan kajian terhadap pandangan politik, analisa keuangan para ahli maka Politisi Gerindra itu meminta, agar kegiatan berikutnya dihentikan.

“Iya karena sudah rebak pendapat dari berbagai stake holder, dari aspek analisa keuangan, dari pengamat kepentingan publik dan sebagainya, maka saya usul ke pak wali untuk dilakukan audit internal oleh inspektorat, supaya titik lemahnya diketahui. Nah untuk meng-cover titik lemah itu bisa di atur strategi sekarang, karena kalau BPK sudah masuk repot,” bebernya.

Untuk kelanjutan Sekolah Ibu, ia berpendapat, penganggaran 2019 bisa dilakukan kalau memang sudah dilakukan audit inspektorat sementara. Kalau memang hasil audit menyatakan lanjutkan maka laksanakan, kalau tidak camat malah tambah salah lagi, berarti tidak punya rencana strategi penganggaran. “Ini dilemanya belit banget loh,” tambahnya.

Mengungkap kronologis saat dia menjadi Plt Walikota beberapa bulan lalu, awalnya para camat ingin menggeser anggaran ke Februari, tapi ia cegah dengan alasan takut anggaran tersebut digunakan ke kegiatan politik karena momennya jelang pilkada.

“Saya tidak setujui pergeseran ke Kekda dan akhirnya para camat nurut, dan akan dilaksanakan setelah pilkada,” tambah Usmar.

Tapi saat ini sorotannya beda lagi, dari aturan sisi penganggarannya bener atau enggak. Untuk itu dirinya sudah usul ke Walikota, Sekda serta para camat untuk dilakukan audit inspektorat.

“Sebab di satu sisi camat yakin ini sudah sesuai Permendagri tentang Perwali Paten, tapi disisi lain ini program dan harus dilaksanakan di dinas tidak boleh di kecamatan,” tandasnya. (As)

Komentar
Loading...